JAKARTA – Pengamat politik dan diplomat Dino Patti Djalal menyoroti upaya mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana menggugat persoalan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dino menilai masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka kualifikasi seorang pemimpin, termasuk menjawab dugaan adanya persoalan administratif terkait persyaratan pencalonan Gibran sebagai calon wakil presiden.
“Sebagai political scientist, saya memandang rakyat punya hak yang mutlak untuk mengetahui kualifikasi pemimpinnya, termasuk untuk mengetahui apakah telah terjadi konspirasi pelecehan administratif terhadap persyaratan kandidat cawapres, yang juga berarti pelecehan pemilu, pelanggaran hukum dan penistaan terhadap demokrasi kita,” kata Dino dalam tulisannya, Minggu (13/9/2026).
Menurut Dino, persoalan tersebut tidak semestinya ditempatkan hanya sebagai polemik personal Gibran. Dia menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dan proses demokrasi menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia.
“Negara ini milik kita semua, dan kedaulatan berada di rakyat, bukan pihak manapun. Hukum dan peraturan yang berlaku bagi semua WNI juga berlaku bagi Gibran,” ujarnya.
Dino kemudian meminta Gibran memberikan klarifikasi atas tuduhan yang disampaikan Denny Indrayana. Menurutnya, apa pun konsekuensi dari klarifikasi tersebut, Gibran memiliki kesempatan untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang politisi sekaligus pemimpin.
“Gibran perlu memberikan klarifikasi terhadap tuduhan Denny Indrayana, apapun konsekwensinya. Bahkan menurut saya, ini kesempatan bagi Gibran untuk membuktikan kualitasnya sebagai politisi/pemimpin, dan bagi rakyat untuj menilainya sendiri,” tutur Dino.
Bandingkan Respons Gibran dengan Jokowi
Dino juga menyoroti sikap Gibran yang dinilainya belum memberikan respons terhadap polemik tersebut. Dia membandingkannya dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menurutnya setidaknya pernah memberikan respons ketika persoalan serupa terkait ijazahnya dipersoalkan oleh Roy Suryo dan sejumlah pihak.
“Namun sampai kini, tidak ada respon apapun dari Gibran – berbeda dari ayahnya yang paling paling tidak memberikan respon terhadap upaya serupa Roy Suryo dkk,” kata Dino.
Dia menilai sikap Gibran tersebut justru dapat menimbulkan persepsi di tengah masyarakat. Dino menyebut Wakil Presiden terkesan menghindari persoalan dan lebih mengandalkan pihak lain untuk memberikan pembelaan.
“Bahkan Wapres Gibran terkesan menghindar dan bersembunyi ketimbang menghadapi serangan-serangan ini, dan mengandalkan pembelaan orang-orang yang sebenarnya juga tidak tahu apa situasi sebenarnya mengenai ijazah SMAnya,” ujarnya.
Dino kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan kapasitas seorang pemimpin dalam menghadapi persoalan yang lebih besar.
Menurutnya, seorang pemimpin semestinya mampu berdiri dan memberikan penjelasan ketika integritas serta kredibilitas pribadinya dipertanyakan.
“Bagi saya, logikanya sederhana : Kalau Gibran tidak bisa dan tidak berani membela integritas dan kredibilitas dirinya sendiri, bagaimana dia akan bisa dan berani membela integritas NKRI jika diserang ?” tegas Dino.
Dia berharap persoalan tersebut dapat menjadi momentum bagi masyarakat untuk menilai langsung kualitas kepemimpinan Gibran.
