JAKARTA, HOLOPIS.COM – Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bidang Hubungan Luar Negeri, Luluk Nur Hamidah, mengapresiasi langkah Presiden Prabowo Subianto yang melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) di tengah mencuatnya dugaan korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Luluk menilai momentum tersebut harus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG, termasuk kemungkinan melakukan moratorium sementara guna memperbaiki sistem yang selama ini berjalan.
“Kepala BGN Pak Dadan dan dua wakilnya kini menjadi tersangka korupsi program MBG. Apresiasi untuk Presiden Prabowo. Pertanyaannya, apa yang kira-kira akan berubah setelah ini?” kata Luluk dalam keterangannya, Jumat (5/6/2026).
Menurut mantan anggota DPR RI itu, pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada pergantian figur pimpinan. Yang lebih penting adalah melakukan pembenahan sistem agar program strategis nasional tersebut benar-benar berjalan efektif, efisien, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Usulkan Moratorium untuk Evaluasi
Luluk berpandangan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan moratorium sementara pelaksanaan MBG apabila diperlukan untuk memberikan ruang bagi proses evaluasi yang lebih komprehensif.
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul selama pelaksanaan program menunjukkan adanya kelemahan dalam desain tata kelola yang perlu segera diperbaiki.
“Mumpung ada momentum, mungkinkah sementara dilakukan moratorium MBG? Evaluasi menyeluruh dan perbaiki sistemnya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak hanya menyasar aspek pengawasan, tetapi juga menyangkut model pelaksanaan program yang dinilai masih menyisakan berbagai potensi pemborosan anggaran.
Soroti Skema SPPG
Dalam pandangannya, salah satu aspek yang perlu ditinjau ulang adalah mekanisme Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang saat ini menjadi tulang punggung distribusi program MBG.
Luluk mencontohkan pengalaman Brasil yang mengandalkan dapur sekolah sebagai pusat penyediaan makanan bagi peserta didik, sehingga dinilai lebih sederhana dan efisien.
“Jika benar-benar ingin efisien dan mencegah korupsi, perlu evaluasi terhadap skema SPPG yang sekarang. Brasil misalnya menghidupkan dapur sekolah sebagai bagian dari program pemenuhan gizi,” katanya.
Libatkan Posyandu dan Komunitas Desa
Selain sekolah, Luluk juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan pelibatan komunitas masyarakat di tingkat desa dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi, khususnya bagi balita serta ibu hamil dan menyusui.
Menurutnya, jaringan Posyandu yang selama ini telah berpengalaman menjalankan program kesehatan masyarakat dapat menjadi salah satu instrumen yang lebih efektif sekaligus hemat anggaran.
“Bisa juga komunitas-komunitas di desa dilibatkan untuk program gizi balita dan ibu hamil atau menyusui. Posyandu sudah punya pengalaman panjang dalam hal itu,” ujarnya.
Luluk meyakini pendekatan berbasis komunitas akan mampu menekan biaya operasional sekaligus memperkecil peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Minta Pengadaan Jadi Sorotan
Di sisi lain, Luluk turut menyinggung berbagai pengadaan yang selama ini menjadi sorotan publik dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar belanja negara benar-benar difokuskan pada kebutuhan utama penerima manfaat.
Luluk berharap kasus hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat BGN dapat menjadi momentum reformasi tata kelola MBG, sehingga program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat itu dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
“Ini akan jauh lebih hemat bagi APBN dan meminimalkan potensi korupsi. Pengadaan-pengadaan yang aneh juga tidak perlu lagi dilakukan,” tegasnya.
