JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengapresiasi keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencopot Dadan Hindayana dari jabatan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Jerry, langkah tersebut menunjukkan ketegasan Presiden dalam melakukan evaluasi terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah negara secara optimal, terlebih di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemecatan Kepala BGN Dadan Hindayana sangat bijak. Kalau melihat rekam jejak dan berbagai polemik yang muncul selama kepemimpinannya, memang sudah sepantasnya dilakukan evaluasi secara serius,” kata Jerry Massie dalam keterangannya kepada Holopis.com, Rabu (3/6/2026).
Ia menilai selama memimpin BGN, Dadan beberapa kali melontarkan gagasan dan kebijakan yang memicu kontroversi di tengah masyarakat.
Jerry mencontohkan sejumlah wacana yang sempat menjadi perdebatan publik, mulai dari pemanfaatan serangga sebagai sumber protein alternatif, pengadaan kendaraan listrik untuk mendukung operasional program, hingga gagasan ekspansi Program Makan Bergizi Gratis ke luar negeri.
“Sejak menjabat ada banyak ide yang menimbulkan polemik di masyarakat. Program sebesar MBG semestinya dijalankan dengan fokus pada peningkatan gizi masyarakat, bukan menimbulkan kontroversi yang berulang,” ujarnya.
Soroti Dugaan Persoalan Tata Kelola
Jerry juga mengaitkan pergantian pimpinan BGN dengan berbagai persoalan yang selama ini menjadi perhatian publik, termasuk dugaan masalah tata kelola anggaran dan pelaksanaan program di lapangan.
Menurutnya, berbagai laporan mengenai makanan yang tidak layak konsumsi, kasus keracunan yang sempat terjadi di sejumlah daerah, hingga pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan anggaran menjadi catatan penting yang perlu dievaluasi secara menyeluruh.
“Alasan pencopotan ini menurut saya karena yang bersangkutan dianggap tidak mampu lagi mengelola lembaga tersebut secara efektif. Terlalu banyak persoalan yang muncul dan menjadi perhatian masyarakat,” katanya.
Terkait penggeledahan yang dilakukan penyidik Kejaksaan Agung di kantor BGN, Jerry menilai proses hukum harus diberikan ruang untuk bekerja secara independen.
“Baru saja Kejagung melakukan penggeledahan di kantor BGN. Kita tunggu proses hukumnya berjalan. Jika memang ditemukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Namun demikian, hingga saat ini Kejaksaan Agung belum mengumumkan adanya tersangka maupun hasil resmi dari penggeledahan tersebut.
Kritik Sejumlah Kebijakan Dadan
Dalam keterangannya, Jerry juga menyoroti sejumlah pernyataan Dadan Hindayana yang sebelumnya sempat memicu perdebatan di ruang publik.
Salah satunya adalah pernyataan mengenai konsumsi susu dalam jumlah besar bagi anak-anak yang menuai tanggapan beragam dari kalangan akademisi dan pakar gizi.
Selain itu, ia menyinggung besarnya alokasi anggaran untuk sistem teknologi informasi dan pengadaan perangkat pendukung pengawasan program MBG yang sempat menjadi perhatian publik.
Menurut Jerry, seluruh kebijakan yang menggunakan dana negara dalam jumlah besar harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
“Karena ini menyangkut uang rakyat, maka setiap rupiah yang digunakan harus dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik,” katanya.
Bukti Prabowo Tidak Segan Evaluasi Anak Buah
Lebih lanjut, Jerry menilai keputusan Presiden Prabowo mengganti pimpinan BGN juga menjadi sinyal bahwa tidak ada pejabat yang kebal dari evaluasi.
Menurutnya, Presiden menunjukkan bahwa kedekatan politik maupun relasi personal tidak menjadi jaminan seseorang akan tetap bertahan di dalam pemerintahan apabila dinilai tidak mampu menjalankan tugas dengan baik.
“Ketegasan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa siapa pun pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik akan dievaluasi,” ujarnya.
Jerry menambahkan, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis sangat bergantung pada tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia berharap kepemimpinan baru di bawah Nanik S. Deyang dapat memperbaiki berbagai persoalan yang selama ini menjadi sorotan publik.
“Bukan hanya Dadan. Siapa pun pejabat yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, tidak mau mendengar keluhan masyarakat, dan gagal menjalankan amanah negara harus siap dievaluasi. Itu prinsip pemerintahan yang sehat,” tutupnya.
