JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Ketua Koordinator Bela Islam (Korlabi), Novel Chaidir Hasan Bamukmin menilai wacana Reformasi Jilid 2 yang belakangan digaungkan sejumlah kelompok merupakan bagian dari upaya politik untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Novel, gerakan yang menyerukan pemakzulan Presiden Prabowo tidak semata-mata dilatarbelakangi persoalan ekonomi, melainkan didorong oleh kelompok-kelompok yang disebutnya tidak menerima hasil Pilpres 2024.
“Ramai para buzzer merah dan anak gelandangan politik yang ingin memakzulkan Prabowo. Selain didorong karena tidak pernah move on setelah kalah telak di Pilpres, mereka mencari berbagai alasan untuk menyerang pemerintah,” kata Novel Bamukmin dalam pernyataan sikapnya, Kamis (11/6/2026).
Ia menilai isu pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga Pertamax dijadikan alasan untuk membangun opini publik terhadap pemerintah. Padahal menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari dinamika geopolitik global, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran yang hingga kini belum sepenuhnya mereda.
Novel juga menyebut mekanisme penyesuaian harga Pertamax telah diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 245 Tahun 2022 dan mengikuti perkembangan harga minyak dunia.
Meski demikian, ia menilai kelompok oposisi tetap berusaha memanfaatkan situasi tersebut untuk menyerang pemerintahan Prabowo yang saat ini sedang melakukan pemberantasan korupsi dan pembenahan tata kelola negara.
Menurut Novel, langkah pemerintah mengungkap berbagai kasus korupsi besar telah membuat sejumlah pihak yang selama ini menikmati keuntungan dari praktik-praktik tersebut merasa terganggu.
Ia bahkan mengaitkan situasi politik saat ini dengan munculnya berbagai gerakan yang menyerukan Reformasi Jilid 2.
“Kalau tahun 1998 mahasiswa turun karena adanya persoalan KKN dan kekuasaan yang berlangsung puluhan tahun, sekarang yang sedang dilawan Prabowo justru korupsi dan oligarki perampok uang negara. Maka perlu dipertanyakan apa yang sebenarnya ingin direformasi,” ujarnya.
Novel mengakui bahwa aksi demonstrasi yang menuntut penurunan harga bahan bakar maupun kebutuhan pokok merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang. Namun ia menilai ada kelompok lain yang memanfaatkan isu tersebut untuk kepentingan politik.
Ia juga memuji sejumlah program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya kerap menjadi sasaran kritik meski ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Novel menilai kebijakan pemerintah terkait ekspor satu pintu dan kewajiban penyimpanan devisa hasil ekspor di perbankan nasional merupakan langkah strategis untuk memperkuat perekonomian dan nilai tukar rupiah.
Dalam pernyataannya, Novel turut menyinggung sejumlah tokoh politik yang menurutnya berada di belakang upaya pemakzulan Presiden Prabowo. Ia mengklaim terdapat dua kelompok besar yang memiliki kepentingan berbeda terhadap pemerintahan saat ini.
Kelompok pertama, kata dia, adalah pihak-pihak yang menginginkan Prabowo turun namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tetap melanjutkan pemerintahan. Sementara kelompok kedua disebutnya menginginkan pemakzulan terhadap Prabowo dan Gibran sekaligus.
Novel meyakini mayoritas masyarakat yang mendukung Prabowo pada Pilpres 2024 tidak akan tinggal diam apabila muncul gerakan yang dianggap mengarah pada upaya makar terhadap pemerintahan yang sah.
“TNI bersama rakyat akan menjadi garda terdepan menjaga bangsa dan negara dari pihak-pihak yang ingin merusak negeri ini. Pemerintahan yang sah harus dijaga sesuai konstitusi,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa kalangan ulama dan organisasi masyarakat Islam akan tetap mendukung pemerintahan yang sah serta menolak tindakan yang mengarah pada upaya makar terhadap negara.
“Juga jangan lupa Prabowo Alumni 212 bersama ulama dan umat membela agama Islam dari para penhina Agama serta menyelamatkan bangsa dan negara otomatis para ulama dan organisasinya juga akan turun karna paham Aswaja Haram berbuat bughat atau makar kepada pemerintahan yang sah,” pungkasnya.
