JAKARTA, HOLOPIS.COM – Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf dan jajaran melakukan audiensi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) terkait pengadaan dalam program Sekolah Rakyat (SR), Jumat (8/5/2026). Salah satu pembahasan dan koordinasi terkait pengadaan sepatu Sekolah Rakyat.
Pria yang akrab disapa Gus Ipul ini tak menampik proyek pengadaan sepatu Sekolah Rakyat perlu dibahas dengan lembaga antirasuah lantaran menelan anggaran yang cukup besar. Kata Gus Ipul, nilai anggaran pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat pada 2025 sekitar Rp 27 miliar. Sementara untuk 2026 pengadaannya belum dilakukan.
“Untuk sepatu lapangan itu memang nilainya sekitar Rp 27 miliar, dan itu sudah dilaksanakan pada tahun 2025. Sementara yang 2026 belum dilakukan lelang,” ucap Gus Ipul usai beraudiensi, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, seperti dikutip Holopis.com.
“Pengadaan sepatu yang mungkin sudah beredar ya itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025, sementara yang tahun 2026 ini masih dalam perencanaan,” ditambahkan Gus Ipul.
Lantaran pengadaan untuk 2026 belum dilakukan, Kemensos meminta masukan dan evaluasi dari KPK. Masukan dan evaluasi juga termasuk pengadaan sepatu tahun 2025. Nantinya, kata Gus Ipul, hasil evaluasi yang dilakukan KPK akan disampaikan.
“Kami konsultasikan dan kami informasikan untuk dianalisis, untuk dievaluasi oleh KPK, dan nanti KPK yang akan menyampaikan pada saatnya,” ungkap Gus Ipul yang turut didampingi Wakil Mensos, Agus Jabo Priyono dan Sekjen Kemensos, Robben Rico.
Dikatakan Gus Ipul, angka Rp 700 ribu per pasang yang ramai diperbincangkan publik bukanlah harga beli akhir. Tetapi, kata Gus Ipul, batas maksimal atau pagu anggaran.
Mantan Wakil Gubernur Jawa Timur ini mengklaim penentuan pagu tersebut tidak dilakukan secara sembarangan. Tetapi, sambung Gus Ipul, sudah melalui mekanisme perencanaan yang ketat, termasuk survei harga pasar e-commerce, pengecekan e-katalog, benchmarking, serta konsultasi dengan para ahli.
“Angka di dalam proses pengadaan itu kan diawali dengan penganggaran. Pada saat penganggaran, ada mekanisme melihat harga pasar, ada konsultasi ke ahli dan lain sebagainya dalam rangka untuk menentukan harga perencanaan atau menentukan pagu. Biasanya itu harganya lebih murah daripada harga perkiraan sendiri,” terang Gus Ipul.
Namun, Gus Ipul mengaku tidak hafal soal detail merek sepatu yang diadakan kementerian. Ia menyerahkan urusan teknis tersebut kepada panitia pengadaan.
“Untuk mereknya, saya terus terang enggak ingat. Enggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Dalam kesempatan ini, Gus Ipul juga meluruskan kesalahpahaman yang beredar terkait foto dirinya bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang memamerkan sebuah sepatu. Menurut Gus Ipul, sepatu dalam foto tersebut bukan bagian dari barang pengadaan Kementerian Sosial. Tetapi, kata Gus Ipul, merupakan pemberian khusus dari Khofifah untuk siswa Sekolah Rakyat di wilayahnya.
“Saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto, saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur, dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial,” katanya.
Menanggapi isu dugaan markup atau penggelembungan harga pada proyek pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat, Gus Ipul memastikan seluruh tahapan dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS) hingga proses lelang berjalan transparan dan diawasi ketat oleh Inspektorat Jenderal, LKPP, BPKP, serta aparat penegak hukum. Kemensos juga telah menyerahkan seluruh dokumen pengadaan sepatu tahun 2025 tersebut kepada KPK untuk diusut jika terdapat kejanggalan.
“Sesuai arahan Presiden untuk tidak ada lagi praktik penyimpangan atau ‘otak-atik’ anggaran,” tegas Gus Ipul.
Selain meluruskan polemik sepatu, dalam kesempatan yang sama Gus Ipul juga menampik rumor mengenai adanya proyek pengadaan mobil listrik di lingkungan Kementerian Sosial. Gus Ipul mengklaim, mobil listrik yang ditumpanginya bersama Wakil Menteri Sosial untuk mendatangi KPK hari ini merupakan kendaraan operasional yang didapat dari hasil undian tak bertuan yang diserahkan pengelolaannya kepada Kementerian Sosial, bukan dibeli menggunakan APBN.
“Mobil listrik bukan pengadaan mobil listrik. Jadi mobil listrik yang kami pakai itu adalah mobil listrik merupakan hasil undian yang tidak tertebak,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul berterimakasih kepada KPK karena telah diberikan kesempatan untuk berkoordinasi sebagai bentuk pencegahan tindak pidana korupsi. Kemensos, kata Gus Ipul, menerima banyak masukan dan catatan dari KPK.
“Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan dari hasil konsultasi tadi, kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, menutup seluruh celah, dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana,” tandas Gus Ipul.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo berharap hasil audiensi dapat direalisasikan agar pengadaan dalam program Sekolah Rakyat bebas dari praktik korupsi.
“Kita mendukung program-program yang baik ini. Namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan, sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan, sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” papar Ibnu.
Ibu juga mengatakan, KPK tetap terbuka menerima laporan dari masyarakat jika kelak tetap ditemukan indikasi penyimpangan di lapangan. “Namun apabila ada suatu penyelewengan, silakan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi. Kami tetap terbuka. Yang jelas program ini, kunjungan beliau adalah dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” tegas Ibnu.
Sementara itu, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan, audensi yang dilakukan ini sebagai langkah kolaboratif positif untuk mendeteksi sejak dini terhadap potensi penyimpangan anggaran.
“Pada hari ini kami Komisi Pemberantasan Korupsi menerima audiensi dari jajaran Kementerian Sosial. Dalam rangka pencegahan, kami melakukan diskusi terkait dengan program Sekolah Rakyat, khususnya bagaimana kita ke depannya melakukan mitigasi-mitigasi adanya potensi penyimpangan,” ujar Budi.
