JAKARTA, HOLOPIS.COM – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan, menyampaikan keprihatinan atas operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro. Ia menilai peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran penting bagi seluruh kader Partai Golkar agar tidak terjerumus dalam praktik penyalahgunaan jabatan.
Menurut Irawan, penangkapan kepala daerah oleh KPK bukan hanya menjadi persoalan individu, tetapi juga menjadi momentum introspeksi bagi seluruh penyelenggara pemerintahan.
“Tentu kami di Partai Golkar sangat menyesalkan dan sedih terkait operasi tangkap tangan. Peristiwa di Pemalang harus jadi perhatian seluruh kader Partai Golkar agar tidak terjerat masalah yang sama,” kata Ahmad Irawan kepada wartawan, Kamis (30/7/2026).
Di sisi lain, Irawan meminta KPK tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip due process of law selama menangani perkara tersebut. Ia berharap seluruh hak hukum pihak yang diperiksa tetap diberikan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
“Kami minta KPK memberikan dan menjamin hak-hak yang bersangkutan dan memeriksanya sesuai dengan KUHAP dan mekanisme hukum yang berlaku,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar itu mengaku prihatin karena operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah masih terus terjadi dari waktu ke waktu. Menurutnya, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas sistem pencegahan korupsi yang selama ini dijalankan.
“Dari rangkaian operasi yang dilakukan oleh KPK, saya sebagai anggota DPR RI bertanya sampai kapan hal seperti ini terus akan terjadi?” katanya.
Irawan berpandangan bahwa korupsi merupakan persoalan yang bersifat sistemik sehingga tidak cukup ditangani hanya melalui pendekatan penegakan hukum. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kata dia, perlu melakukan pembenahan terhadap sistem tata kelola pemerintahan agar peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dapat diminimalkan.
“Masalah kejahatan korupsi ini sangat sistemik sehingga penyelesaian masalahnya juga harus dengan pendekatan sistem,” ungkapnya.
Ia berharap evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di daerah dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan korupsi, sehingga kasus serupa tidak terus berulang dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dapat terus terjaga.
