HOLOPIS.COM, JAKARTA – Menjelang arus mudik Lebaran 2026, kondisi sejumlah ruas di Jalan Tol Jakarta–Tangerang menjadi sorotan serius dari DPR RI. Kerusakan jalan yang dinilai cukup parah dikhawatirkan bisa membahayakan keselamatan para pengendara yang akan melintas saat puncak mobilitas mudik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syaiful Huda, menjelaskan pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait kondisi jalan tol tersebut. Keluhan disampaikan melalui berbagai saluran, mulai dari pesan WhatsApp hingga laporan langsung kepada anggota dewan.
“Kerusakan jalan cukup parah sampai masyarakat tidak tahan lagi dan akhirnya menyampaikan langsung ke Komisi V. Karena itu kami melakukan sidak ke ruas tol Jakarta–Tangerang yang banyak dikeluhkan,” kata Huda dalam keterangannya, Jumat, (13/3/2026).
Dia menuturkan menindaklanjuti laporan masyarakat, pihak Komisi V melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk memeriksa langsung kondisi jalan. Dari hasil pemantauan, ditemukan sejumlah titik kerusakan baik di ruas tol maupun jalan arteri.
Namun, kondisi paling memprihatinkan ditemukan di ruas tol Jakarta–Tangerang yang dikelola oleh Jasa Marga. Beberapa bagian jalan dilaporkan mengalami kerusakan yang cukup serius hingga membuat kendaraan terasa tidak stabil saat melintas.
Huda bahkan menyebut sejumlah anggota Komisi V yang sering menggunakan jalur tersebut merasakan langsung dampak kerusakan jalan.
“Dua anggota Komisi V asal Lampung yang sering bolak-balik lewat jalur ini mengatakan secara objektif kondisi jalannya memang buruk. Mobil sampai terasa bergoyang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda menambahkanKomisi V menyampaikan seluruh operator jalan tol atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) wajib memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pemerintah.
Menurut Huda, ada 16 indikator dalam SPM yang harus dipenuhi oleh operator jalan tol. Indikator itu mulai dari kondisi kemantapan jalan, kelengkapan rambu lalu lintas, jalur keselamatan, fasilitas rest area, hingga penerangan jalan.
“Ada 16 indikator dalam SPM yang harus dipenuhi oleh semua BUJT. Dalam beberapa ruas yang kami lihat, indikator itu tidak sepenuhnya dipenuhi sesuai regulasi, baik dalam PP maupun Permen PU,” jelasnya.
Maka itu, Komisi V bahkan telah membentuk panitia kerja (Panja) khusus untuk mengawasi penerapan standar tersebut di berbagai ruas jalan tol di Indonesia.
Desak Perbaikan
Dengan semakin dekatnya musim mudik Lebaran, DPR mendesak pemerintah dan operator jalan tol segera mengambil langkah perbaikan. Permintaan itu ditujukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, serta pihak pengelola tol.
Huda menegaskan bahwa kerusakan jalan tol tidak boleh dianggap sepele karena berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas.
“Dalam jangka pendek harus ada percepatan perbaikan. Jalan rusak ini berisiko menyebabkan kecelakaan. Kalau belum bisa diperbaiki, minimal harus diberi tanda peringatan agar tidak membahayakan pengguna jalan,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat sudah sangat serius. Bahkan sebagian warga disebut mengancam akan melakukan aksi demonstrasi apabila perbaikan tidak segera dilakukan.
Komisi V juga minta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) untuk bertindak tegas jika ditemukan operator yang tidak memenuhi standar pelayanan.
Menurut Huda, sanksi bisa diberikan jika operator tidak menunjukkan keseriusan memperbaiki kondisi jalan.
“Kalau setelah evaluasi tidak ada kesungguhan perbaikan, BPJT bisa menjatuhkan sanksi tegas. Salah satunya menurunkan tarif tol atau bahkan menolak usulan kenaikan tarif,” katanya.
Huda bilang operator jalan tol selama ini kerap menyebut kendaraan over dimension over loading (ODOL) sebagai salah satu penyebab kerusakan jalan. Namun Huda menilai alasan tersebut tidak bisa dijadikan pembenaran atas buruknya kondisi jalan tol.
Menurutnya, tanggung jawab utama operator tetap memastikan jalan tol aman dan layak dilalui masyarakat. “Apapun alasannya, kerusakan jalan tol yang membahayakan pengguna tidak bisa ditoleransi,” ujar Huda.
