HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejumlah anggota parlemen Amerika Serikat dari Partai Demokrat mengecam keputusan Presiden Donald Trump melancarkan operasi militer besar-besaran terhadap Iran tanpa meminta persetujuan Kongres. Mereka menilai langkah tersebut menimbulkan persoalan hukum dan konstitusional.
Wakil Ketua Komite Intelijen Senat, Mark Warner, menyoroti pernyataan Trump sendiri yang mengakui kemungkinan jatuhnya korban dari pihak militer AS.
“Berdasarkan kata-kata presiden sendiri, ‘para pahlawan Amerika mungkin akan gugur.’ Hal itu saja seharusnya menuntut tingkat pengamatan, pertimbangan, dan akuntabilitas tertinggi, tetapi presiden tetap melanjutkan langkahnya tanpa meminta otorisasi Kongres,” ujar Warner, dikutip Holopis.com, Minggu (1/3).
Ia menegaskan Konstitusi AS memberikan kewenangan kepada Kongres untuk memutuskan keterlibatan negara dalam perang.
“Konstitusi sudah jelas, keputusan untuk membawa bangsa ini ke dalam perang berada di tangan Kongres, dan peluncuran operasi militer skala besar, terutama tanpa adanya ancaman langsung terhadap AS, menimbulkan kekhawatiran hukum dan konstitusional yang serius,” katanya.
Senator senior Partai Demokrat Tim Kaine menyebut serangan tersebut sebagai kesalahan besar dan meminta anggota parlemen segera kembali ke Gedung Capitol untuk melakukan pemungutan suara terkait otorisasi militer.
“Selama berbulan-bulan, saya bersuara dengan lantang tentang fakta bahwa rakyat Amerika menginginkan harga yang lebih rendah, bukan lebih banyak perang, terutama perang yang tidak mendapat otorisasi Kongres sebagaimana diwajibkan Konstitusi dan tidak memiliki tujuan jelas,” kata Kaine.
Kritik juga datang dari Senator Ruben Gallego yang menilai rakyat Amerika tidak seharusnya menanggung dampak konflik tanpa penjelasan yang memadai.
Ruben menulis bahwa warga AS tidak boleh “menanggung kerugian terbesar demi perubahan rezim dan perang yang belum dijelaskan ataupun dibenarkan kepada publik Amerika.”
Di DPR, pemimpin Partai Demokrat Hakeem Jeffries menilai Trump gagal memenuhi kewajiban konstitusionalnya sebelum melancarkan serangan.
Presiden, katanya, kecuali dalam keadaan mendesak, “wajib meminta otorisasi untuk penggunaan kekuatan militer untuk pencegahan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan perang.”
Jeffries juga memperingatkan bahwa operasi tersebut berpotensi membuat pasukan Amerika menjadi sasaran balasan Iran.
Sementara itu, Anggota DPR Jim Himes turut menyampaikan kekhawatiran serupa.
“Semua yang saya dengar dari pemerintah sebelum dan setelah serangan terhadap Iran ini mengonfirmasi bahwa ini adalah perang atas pilihan sendiri tanpa tujuan akhir yang strategis,” katanya.
Ia menambahkan telah menyampaikan langsung kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio bahwa aksi militer di Timur Tengah kerap berakhir buruk bagi Amerika.
“Tampaknya Donald Trump belum belajar dari sejarah,” ujar Himes.
Sebagai informasi, meski sejumlah tokoh Partai Republik mendukung operasi tersebut, kritik juga datang dari internal partai. Anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie, menyebut serangan itu sebagai “tindakan perang tanpa otorisasi Kongres” dalam unggahan di media sosial.
