HOLOPIS.COM, JAKARTA – Koordinator Nasional Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) Miftahul Arifin merespons adanya wacana Presiden dipilih MPR RI dengan melakukan amandemen UUD 1945 kembali mencuat dan ramai diperbincangkan publik.
Kawal Pemilu dan Demokrasi (KPD) menilai wacana itu adalah bentuk kemunduran dan pengkhianatan terhadap reformasi.
“Wacana itu dapat mengganggu konsolidasi demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik, meskipun itu perlu banyak hal yang harus diperbaiki dan dievaluasi,” kata Miftah, Sabtu (8/6) seperti dikutip Holopis.com.
Dia menuturkan bahwa demokrasi yang ada saat ini merupakan koreksi dari penyimpangan yang terjadi sebelumnya. Saat ini yang harus dilakukan adalah meningkatkan kualitas dan efektivitas demokrasi Indonesia bukan malah mundur ke belakang lagi.
“Demokrasi yang dipilih langsung oleh rakyat hari ini merupakan koreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di era-era sebelumnya, sebab itu dengan dipilih langsung oleh rakyat sudah benar dan tinggal disempurnakan lagi,” jelasnya.
Lanjut ia, jika harus ada evaluasi maka yang dievaluasi dan diperbaiki adalah bagian proses pencalonannya. Bukan justru amandemen UUD 1945 dengan Pilpres dipilih oleh MPR.
“Yang perlu diperbaiki dan disempurnakan proses pencalonan yang mestinya lebih inklusif Serta penguatan penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran,” terangnya.
Sebelumnya, Ketua MPR periode 1999-2004, Amien Rais, mengunjungi pimpinan MPR RI. Bekas Ketua MPR yang juga pendiri Partai Ummat tersebut mengatakan, bahwa kunjungan itu turut membahas terkait amandemen UUD 1945. Dan Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR.
“Saya menyampaikan kalau mau dikasihkan apa, diberi amandemen silakan, sesuai kebutuhan zaman,” kata Amien, Rabu (5/6).
Amien mengaku tidak keberatan jika Presiden kembali dipilih oleh MPR. Menurutnya, MPR akan memiliki banyak pertimbangan ketika memilih Presiden.
“Jadi sekarang kalau mau (Presiden) dikembalikan dipilih MPR, mengapa tidak? MPR kan orangnya berpikir, punya pertimbangan,” ujarnya.
Amien mengaku sempat berpikir naif lantaran mengubah aturan pemilu, di mana Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Saat itu, dia mengira konsep pemilu langsung tersebut akan jauh dari praktik politik uang.
