JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap informasi mengenai dugaan perekrutan sejumlah warga negara Indonesia (WNI) untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia. Para WNI tersebut disebut awalnya tidak mengetahui bahwa pekerjaan yang ditawarkan akan berujung pada keterlibatan sebagai tentara.
Menurut Dasco, informasi tersebut diperoleh DPR dari otoritas intelijen Indonesia. Perekrutan diduga dilakukan melalui negara pihak ketiga dengan modus menawarkan pekerjaan sipil, seperti satuan pengamanan atau tenaga administrasi, dengan iming-iming gaji besar.
“Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Dasco menjelaskan, para WNI kemudian mendaftarkan diri berdasarkan tawaran pekerjaan tersebut. Namun, setelah melalui proses perekrutan, mereka disebut justru dikirim untuk menjadi tentara.
“Nah, para WNI ini kemudian mendaftar lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara, begitu informasi yang kami dapat,” ujar Dasco.
Informasi mengenai dugaan keterlibatan delapan WNI dalam angkatan bersenjata Rusia sebelumnya juga mencuat setelah otoritas Ukraina menyampaikan temuan terkait perekrutan warga negara asing oleh Rusia.
Namun, status, identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan masing-masing WNI masih menjadi bagian yang perlu diverifikasi oleh pemerintah Indonesia.
Intelijen dan Kemlu Lakukan Antisipasi
Dasco mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah antisipasi setelah memperoleh informasi tersebut.
Menurut dia, otoritas intelijen bersama Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah melakukan koordinasi dan mengirimkan utusan ke negara-negara terkait untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.
“Dan pada saat ini otoritas intelijen dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi, berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut,” kata Dasco.
Sebelumnya, Kemlu juga menyatakan masih melakukan verifikasi terhadap informasi mengenai WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Pemerintah perlu memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka sebelum menarik kesimpulan mengenai kasus tersebut.
Hal itu seperti disampaikan oleh Jubir I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang. Ia menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia saat ini masih mencermati terkait adanya informasi yang disampaikan otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Yvonne mengatakan Pemerintah RI tengah melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI di Rusia. Dia menyebut Kemlu RI juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
