Taufik juga menegaskan, persoalan kebocoran informasi dari kegiatan penegakan hukum di luar KPK tidak serta-merta berkaitan dengan aktivitas penindakan lembaga antirasuah.
Dengan demikian, KPK belum menyimpulkan bahwa penyadapan yang diduga dilakukan Listyo Sigit Cs menjadi penyebab bocornya informasi OTT.
Nama KPK muncul setelah Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan hasil penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Suyudi mengungkap cakupan sasaran penyadapan yang diduga sangat luas.
Targetnya bukan hanya pejabat pemerintahan, melainkan juga berbagai lembaga dan kelompok masyarakat.
Daftar tersebut mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkungan Istana, kementerian, lembaga negara, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, hingga kapolda.
Selain itu, KPK, Kejaksaan, personel internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar sasaran.
Suyudi menegaskan, pencantuman nama lembaga maupun kelompok tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan.
Artinya, mereka diduga menjadi korban penyadapan, bukan pihak yang otomatis terlibat dalam tindak pidana.
Untuk mengusut perkara tersebut, penyidik Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni LSP, SU, EH, dan AS.
Penyidik juga memeriksa 28 saksi dan enam ahli.
Sebanyak 24 saksi berasal dari internal Polri, tiga orang merupakan perwakilan perusahaan telekomunikasi Indosat, XL Smart, dan Telkomsel, sedangkan satu lainnya berasal dari vendor sistem penyadapan.
Enam ahli yang dimintai keterangan terdiri atas dua ahli informasi dan transaksi elektronik (ITE) serta empat ahli hukum pidana.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!