Aktivis di Ciputat Dorong Reformasi Gerakan Mahasiswa

Aktivis muda sekaligus mantan Presiden Mahasiswa UHAMKA periode 2022–2023, Mohammad Bifa Agusryyanto, menilai gerakan mahasiswa perlu mengubah strategi dalam mengawal pemerintahan dan demokrasi Indonesia. Menurutnya, pola gerakan yang hanya mengandalkan demonstrasi seperti era Reformasi 1998 tidak lagi cukup untuk menghadapi dinamika kekuasaan saat ini.

Bifa menyampaikan pandangan tersebut dalam kajian bertajuk “Reformulasi Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Pasca-Romantisme ’98” yang diselenggarakan Center for Research and Islamic Studies (CRIS) di Kafe Afkar, Ciputat, Tangerang Selatan, Sabtu (14/11/2026).

Forum tersebut menjadi ruang refleksi terhadap dinamika pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun serta gelombang demonstrasi mahasiswa pada 28–29 Oktober 2026.

Dalam pemaparannya, Bifa mengatakan kekuasaan saat ini dinilai telah memiliki berbagai cara untuk meredam gerakan mahasiswa. Upaya tersebut tidak selalu dilakukan melalui kekerasan fisik, tetapi juga dengan merangkul aktivis melalui tawaran jabatan, materi, hingga berbagai bentuk kenyamanan.

Ia kemudian menyoroti persoalan mendasar demokrasi Indonesia yang menurutnya berakar pada belum tuntasnya agenda Reformasi 1998, terutama dalam membenahi sistem kepartaian.

Bifa menilai reformasi politik selama ini lebih banyak membatasi masa jabatan presiden, sementara pembatasan periode kepemimpinan ketua umum partai politik dan anggota legislatif belum diatur secara memadai. Kondisi tersebut, menurutnya, membuka ruang bagi konsolidasi kekuasaan dan oligarki di internal partai.

“Langkah pertama untuk memperbaiki republik adalah memperbaiki sistem kepartaian. Puncak permasalahan di sistem perpartaian kita adalah tidak diaturnya pembatasan masa periodisasi ketua umum partai politik. Jika sistem politiknya belum dirubah, sampai kapan pun kita akan dipaksa untuk menjilat, tapi kalau sistem politiknya sudah dirubah ada harapan di situ,” tegas Bifa.

Karena itu, ia mendorong pembenahan sistem kepartaian sebagai salah satu agenda utama gerakan mahasiswa. Demokratisasi internal partai dinilai penting untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan dan memperbaiki kualitas demokrasi.

Selain itu, Bifa mengajak mahasiswa dan masyarakat sipil mengalihkan fokus dari konflik horizontal menuju kritik terhadap struktur kekuasaan. Ia menilai perbedaan pandangan dan saling curiga, terutama di media sosial, berpotensi melemahkan gerakan masyarakat.

Menurutnya, aktivis juga perlu memahami pola operasi informasi dan psikologi massa agar gerakan rakyat tidak mudah kehilangan fokus akibat narasi tandingan yang mengalihkan perhatian dari persoalan utama.

Kritik terhadap Melemahnya Fungsi Kontrol

Sebelumnya, Pembina CRIS Muhammad Najih Arromadloni dalam sambutan pembukaan turut menyoroti kondisi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Akademisi yang akrab disapa Gus Najih itu menilai terdapat sejumlah persoalan dalam pengelolaan negara, mulai dari profesionalisme dan meritokrasi, penyalahgunaan kekuasaan, militerisasi di berbagai ruang, hingga penggunaan anggaran yang dinilai belum efisien dan tepat sasaran.

“Kita melihat ada banyak persolan di negara kita hari ini. Dan kita melihat bahwa pengelolaan negara ini sekarang carut-marut. Tidak ada asas profesionalisme, tidak ada asas meritokrasi, penyalahgunaan kekuasaan dimana mana, militerisasi di segala ruang, penggunaan anggaran yang tidak efisien dan tidak tepat sasaran, dan seterusnya,” ujar Gus Najih.

Ia juga menyoroti melemahnya fungsi kontrol dari berbagai institusi, termasuk lembaga legislatif, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan media massa. Menurutnya, netizen dan gerakan mahasiswa masih diharapkan menjadi elemen yang menjaga daya kritis masyarakat terhadap pemerintah.