Sidang Kode Etik Irjen Eko Hadi Santoso, Polri Janji Profesional dan Tanpa Impunitas

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan, bahwa Komisi Kode Etik Polri (KKEP) tengah melakukan sidang kode etik terhadap terduga pelanggar Irjen Pol EHS (Eko Hadi Santoso) di ruang sidang Biro Wabprof Divpropam Polri, Selasa (17/11/2026).

“Telah dilaksanakan sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP,” kata Trunoyudo di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).

Ia menegaskan bahwa sidang tersebut akan berlangsung secara transparan untuk mengusut dugaan penyalahgunaan wewenang serta tindakan tidak profesional dalam kasus yang menyita perhatian publik.

Polri menegaskan bahwa proses penegakan kode etik profesi ini dilaksanakan secara profesional, prosedural, proporsional, serta menjunjung tinggi objektivitas dan akuntabilitas.

“Polri menegaskan komitmennya untuk menjunjung tinggi prinsip equality before the law, bahwa setiap anggota memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan pangkat maupun jabatan,” tegasnya.

Sidang KKEP tersebut dipimpin oleh Komjen Pol Hendro Pandowo, selaku Ketua Komisi merangkap anggota. Didampingi oleh Irjen Pol Agus Dwi Hermawan, sebagai Wakil Ketua, serta tiga anggota komisi lainnya, yaitu ; Irjen Pol Untung Widiatmoko, Irjen Pol Ari Ardian Risadi, dan Irjen Pol Toni Harjadi Effendi.

Selain jajaran pimpinan dan anggota komisi, persidangan ini turut menghadirkan dua pendamping hukum dari Divkum Polri sebagai pembela serta dua personel dari Divpropam Polri sebagai penuntut.

Trunoyudo juga menambahkan bahwa Polri pun melibatkan pihak eksternal, yakni Komisi Kepolisian Nasional Republik Inodnesia, untuk melakukan pemantauan, monitoring, dan pengawasan langsung guna memastikan proses berjalan secara transparan.

Materi Pemeriksaan kali ini adalah berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang (abuse of power), tindakan yang tidak profesional dan tidak prosedural, serta dugaan akses ilegal (illegal access) dengan menggunakan fasilitas di lingkungan Bareskrim Polri.

Brigjen Pol Trunoyudo pun memastikan bahwa Polri tak akan memberikan ampunan kepada terdakwa dan menjamin hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya.

“Polri memastikan tidak ada impunitas atau perlakuan istimewa dalam penegakan aturan internal serta tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran wewenang,” tuturnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses persidangan masih berlangsung. Pihak Polri menyatakan akan menyampaikan hasil keputusan sidang secara resmi kepada publik demi menjaga transparansi dan akuntabilitas institusi.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Muhammad Ibnu Idris
Tim Penulis & Editor
Muhammad Ibnu Idris
Apresiasi untuk Muhammad Ibnu Idris

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama