Mendikdasmen Bongkar Fakta Menarik: Banyak Anggota Dewan Lulusan Paket C

0 Shares
Ukuran Teks:
20
Dengarkan:

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Siapa sangka, sejumlah anggota dewan ternyata memiliki latar belakang pendidikan dari jalur kesetaraan Paket C. Fakta menarik ini diungkap Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti setelah mendapat cerita dari pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Majalengka, Jawa Barat.

Cerita tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa pendidikan kesetaraan masih menjadi jalur penting bagi masyarakat yang tidak sempat menempuh pendidikan formal.

Mu’ti mengungkapkan, salah satu PKBM yang dikunjunginya di Majalengka memiliki lebih dari 300 peserta didik. Menariknya, peserta program Paket C justru menjadi kelompok dengan jumlah terbanyak.

Dari pengelola PKBM tersebut, ia juga mendapat informasi bahwa ada banyak anggota dewan yang pernah mengikuti pendidikan kesetaraan.

“Bahkan, banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C. Ini cerita dari pengelolanya,” ujar Mu’ti sambil tertawa dalam rapat bersama anggota DPR RI, Senin (16/11/2026).

Menurutnya, tingginya jumlah peserta pendidikan kesetaraan menjadi salah satu alasan pemerintah perlu memperluas akses melalui PKBM.

Apalagi, persoalan anak tidak sekolah di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Penyebabnya pun cukup beragam dan tidak selalu berkaitan dengan kondisi ekonomi keluarga.

Mu’ti menjelaskan, ada sejumlah faktor yang membuat anak tidak bisa melanjutkan pendidikan formal. Persoalan tersebut antara lain dipengaruhi kondisi sosial dan budaya, seperti pernikahan usia muda.

Selain itu, kendala geografis juga menjadi tantangan tersendiri. Di sejumlah wilayah, jarak dan akses menuju sekolah masih menyulitkan anak-anak untuk mendapatkan pendidikan.

Karena itu, Kemendikdasmen berencana memperkuat pendidikan kesetaraan melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Pemerintah juga akan mengembangkan berbagai program kursus untuk memperluas kesempatan belajar masyarakat.

Penguatan PKBM diharapkan bisa membantu menekan angka putus sekolah sekaligus meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.

Meski ingin memperluas akses pendidikan kesetaraan, Mu’ti menegaskan bahwa tata kelola PKBM juga harus diperbaiki.

Hal ini penting karena PKBM menerima bantuan operasional pendidikan (BOP) dari pemerintah. Dengan demikian, pendataan peserta didik hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus berjalan sesuai ketentuan.

Google News

Jadikan Holopis.com sebagai sumber utama pilihanmu di Google untuk mendapatkan berita terbaru dan informasi aktual.

Tambahkan Sekarang
Ronalds Petrus Gerson
Tim Penulis & Editor
Ronalds Petrus Gerson
Apresiasi untuk Ronalds Petrus Gerson

Menyukai tulisan ini? Dukung penulis agar dapat terus menghadirkan karya berkualitas.

Pembayaran via QRIS, GoPay, DANA, OVO & ShopeePay.
0 Shares

💬 Diskusi Pembaca

0 Komentar

Masuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!

Yang Terbaru

berita serupa

Rubrik Sama