Federasi Serikat Pekerja ASPEK Indonesia (FSP ASPEK Indonesia) mengusulkan Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Sufmi Dasco Ahmad, menjadi calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Presiden FSP ASPEK Indonesia Abdul Gofur mengatakan, usulan tersebut didasarkan pada penilaian organisasi terhadap rekam jejak komunikasi dan respons Dasco dalam menyikapi sejumlah persoalan ketenagakerjaan.
Aspirasi itu disampaikan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden periode 2024–2029, yang menurut keterangan organisasi telah disampaikan kepada Presiden Prabowo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada 12 November 2026.
Menurut FSP ASPEK Indonesia, proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi arena perhitungan kekuatan politik maupun kompromi antarkelompok. Posisi tersebut dinilai harus diisi figur yang memiliki kepedulian terhadap persoalan masyarakat, termasuk kepentingan pekerja dan buruh.
Abdul Gofur menjelaskan, selama menjalankan fungsi advokasi, FSP ASPEK Indonesia menerima berbagai laporan persoalan hubungan industrial. Persoalan itu mencakup perselisihan hak, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), ketidakpastian status kerja, hingga tuntutan peningkatan kesejahteraan di perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk perusahaan dalam ekosistem Danantara.
Dalam sejumlah persoalan tersebut, Dasco dinilai bersedia membuka komunikasi dan mendorong pihak terkait, termasuk jajaran pimpinan perusahaan, untuk memperhatikan aspirasi pekerja.
“Buruh membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami persoalan politik dan pemerintahan, tetapi juga memiliki kepekaan terhadap persoalan nyata yang dihadapi pekerja. Selama ini, banyak anggota FSP ASPEK Indonesia menghadapi tekanan, ketidakpastian status kerja, persoalan PHK, hingga perjuangan peningkatan kesejahteraan, termasuk di lingkungan BUMN dan Danantara. Dalam sejumlah persoalan tersebut, Bang Dasco menunjukkan respons dan mendorong agar aspirasi pekerja mendapat perhatian dari pihak perusahaan,” ujar Abdul Gofur dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, FSP ASPEK Indonesia menilai kepedulian terhadap buruh tidak cukup diwujudkan melalui komunikasi ketika persoalan muncul. Komitmen tersebut harus tercermin dalam kebijakan yang memberikan kepastian hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja, upah layak, jaminan sosial, serta sistem hubungan industrial yang adil.
Organisasi tersebut juga berharap Wakil Presiden mendatang dapat menjadi mitra strategis Presiden dalam memastikan pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pembangunan, menurut mereka, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan dunia usaha, tetapi juga harus meningkatkan taraf hidup para pekerja.
Minta Prabowo Utamakan Rekam Jejak
Dalam proses penentuan calon pengganti Wakil Presiden, FSP ASPEK Indonesia meminta Prabowo mempertimbangkan kapasitas kepemimpinan, integritas, rekam jejak, serta kemampuan menyelesaikan persoalan bangsa.
Abdul Gofur mengingatkan agar pemilihan tidak semata-mata didasarkan pada pembagian pengaruh dan kepentingan politik koalisi. Figur yang dipilih harus mampu memperkuat pemerintahan, bukan justru memunculkan persoalan baru.
FSP ASPEK Indonesia turut menyoroti pentingnya pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut organisasi tersebut, transparansi, integritas, keberanian mengambil keputusan, dan kebijakan yang manfaatnya dirasakan langsung rakyat menjadi bagian penting dalam membangun kembali kepercayaan publik.
Mereka juga menegaskan bahwa agenda pembangunan nasional harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Transformasi perusahaan maupun pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan hak dan masa depan tenaga kerja.
Dukungan Bukan Cek Kosong
Lebih jauh, FSP ASPEK Indonesia menegaskan bahwa pengusulan Dasco bukan berarti memberikan dukungan tanpa syarat. Organisasi itu menyebut aspirasi tersebut berangkat dari kebutuhan buruh terhadap kepemimpinan yang lebih tanggap terhadap persoalan ketenagakerjaan.
Siapa pun yang nantinya menduduki jabatan Wakil Presiden diharapkan memastikan suara pekerja turut diperhitungkan dalam pengambilan kebijakan negara. Pemerintah juga diminta menjamin kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan mendorong hubungan industrial yang harmonis serta berkeadilan.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!