Menguatkan Dukungan kepada Dasco

PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka pada 12 November 2026 meninggalkan kekosongan jabatan wakil presiden. Keputusan itu berlangsung di tengah bergulirnya usul Hak Menyatakan Pendapat di DPR terkait persyaratan pendidikannya. Dalam keterangan pers, Presiden Prabowo menghubungkan keputusan tersebut dengan putusan hukum mengenai pemenuhan persyaratan konstitusional. Perhatian publik kini beralih kepada sosok yang akan mendampingi Presiden melanjutkan pemerintahan.

Sejumlah nama mulai diperbincangkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Muhaimin Iskandar, dan Yusril Ihza Mahendra. Nama-nama itu beredar dalam pemberitaan dan pembicaraan publik. Pengisian jabatan tetap harus berlangsung melalui mekanisme konstitusional: Presiden mengajukan dua calon, kemudian MPR memilih salah satunya.

Bursa tersebut juga mulai memperoleh tanggapan dari masyarakat. Salah satunya datang dari Jaringan Aktivis Pro Demokrasi atau Prodem, jaringan aktivis lintas generasi yang menyatakan dukungan kepada Dasco. Saya memandang dukungan ini sebagai sumbangan masyarakat sipil untuk menilai kepemimpinan yang dibutuhkan negara.

Saya sejalan dengan dukungan Prodem. Argumentasi yang mereka kemukakan dapat diperluas melalui pengalaman konkret Dasco, sehingga masyarakat dapat melihat hubungan antara kecakapan politik seorang tokoh dan manfaat yang mungkin dihasilkannya dalam pemerintahan.

Pertimbangan ProDem

Melalui Ketua Majelisnya, Iwan Sumule, Prodem mengemukakan tiga pertimbangan. Pertama, Dasco dinilai mampu membangun komunikasi lintas partai, golongan, dan generasi serta membantu menyelesaikan kebuntuan. Kedua, hubungan perjuangan, keselarasan visi, dan loyalitasnya kepada Prabowo dinilai mendukung soliditas kepemimpinan. Ketiga, Prodem menilai Dasco memiliki kecakapan politik dan operasional untuk membantu pemerintah menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, dan gejolak sosial.7

Ketiga pertimbangan itu menyentuh kebutuhan pemerintahan akan kepercayaan dan kemampuan bekerja bersama. Saya ingin menambahkan enam alasan yang memperjelas nilai kemampuan tersebut bagi rakyat.

1. Membawa kesulitan rakyat ke pusat keputusan

Kedekatan dengan Presiden mempunyai nilai publik ketika menjadi jalan bagi persoalan masyarakat untuk memperoleh perhatian dan penyelesaian. Dasco pernah memperlihatkan sebagian fungsi itu dalam persoalan distribusi LPG pada Februari 2025.

Menurut keterangannya yang dimuat Sekretariat Negara, ia meminta waktu bertemu Prabowo pada malam 3 Februari untuk menyampaikan kesulitan masyarakat mendapatkan LPG. Komunikasi tersebut diikuti instruksi Presiden pada 4 Februari agar pengecer kembali dapat berjualan, sementara penertiban dilaksanakan secara bertahap.

Saya melihat pengalaman ini sebagai modal penting bagi seorang wakil presiden. Presiden memerlukan pendamping yang mampu menyampaikan akibat kebijakan sebagaimana dialami masyarakat. Kepercayaan yang telah terbentuk dapat membantu informasi yang tidak menyenangkan tetap sampai ke meja keputusan. Dengan cara itulah keselarasan hubungan kerja yang ditekankan Prodem memperoleh manfaat konkret: membuka jalan bagi koreksi sebelum kesulitan rakyat berlangsung semakin lama.

2. Mengubah aspirasi menjadi keputusan kelembagaan

Kemampuan merangkul berbagai pihak perlu dilanjutkan dengan kemampuan menyelesaikan proses pengambilan keputusan. Pengalaman Dasco dalam pembahasan ketenagakerjaan memberikan contoh mengenai pekerjaan tersebut.
Pada 5 Oktober 2026, ia memimpin pengambilan keputusan tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan bersama Komisi IX dan pemerintah. Sehari kemudian, DPR menyetujui rancangan itu menjadi undang-undang. Dasco bersama pimpinan DPR lainnya kemudian menyampaikan hasil tersebut kepada massa pekerja yang mengawal proses pembahasan.