Selain mendukung penanganan pasien, informasi yang terkumpul dari laporan masyarakat juga akan menjadi bahan evaluasi pemerintah.
Data tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan kebutuhan obat, ketersediaan tempat perawatan, hingga pengembangan rehabilitasi sosial.
KDM ingin pelayanan kesehatan jiwa di Jawa Barat tidak lagi terhambat persoalan koordinasi dan ketidakjelasan tanggung jawab.
Masyarakat yang menemukan ODGJ membutuhkan pertolongan pun diharapkan memanfaatkan jalur resmi tersebut.
Warga tidak dianjurkan melakukan tindakan pengangkutan atau penanganan secara mandiri yang berisiko membahayakan pasien maupun orang di sekitarnya.
Dengan sistem Angkut ODGJ, Pemprov Jabar berupaya membangun pelayanan yang lebih tertata.
Harapannya, tidak ada lagi orang yang membutuhkan pertolongan kesehatan jiwa dibiarkan terlantar hanya karena pemerintah daerah kesulitan menentukan siapa yang harus bertindak.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!