Pergantian Wapres dan Pemulihan Kepercayaan Bangsa

PENGUNDURAN diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk memeriksa kembali hubungan antara kekuasaan, tanggung jawab, dan kepercayaan. Peristiwa ini patut dihadapi dengan kejernihan, sebab cara kita menyikapi seorang pemimpin yang meninggalkan jabatan akan memengaruhi cara kita menyambut pemimpin berikutnya.

Sebagai Founder Restorasi Jiwa Indonesia, saya memandang kesehatan bangsa berkaitan erat dengan kesadaran para pemimpinnya dan kualitas institusi yang menopang mereka. Ketika kepercayaan publik terguncang, pergantian pejabat perlu disertai keterbukaan serta pembenahan yang dapat dirasakan masyarakat.

Saya menghormati keputusan Gibran untuk mengundurkan diri. Penghormatan itu tetap memberi ruang bagi kritik dan pertanggungjawaban. Persoalan hukum perlu diperiksa melalui lembaga yang berwenang, sementara penilaian politik perlu dibangun di atas fakta. Kita tidak perlu menebak seluruh motif pribadinya untuk dapat menuntut proses yang jujur dan tertib.

Kepada masyarakat, saya mengajak kita menjaga kemanusiaan dalam menyampaikan kritik. Ketegasan terhadap kekuasaan dapat berjalan bersama penghormatan terhadap martabat seseorang. Mengoreksi kesalahan membutuhkan keberanian; menahan diri dari penghinaan membutuhkan kematangan jiwa.

Kini perhatian beralih kepada penggantinya. Kualitas kepemimpinan seperti apa yang paling dibutuhkan Indonesia pada tahap ini?

Menurut saya, Indonesia memerlukan sosok yang kehadirannya menumbuhkan ketenangan dan kewibawaan. Seseorang yang telah cukup panjang menghayati tanggung jawab publik, memiliki akar kebudayaan yang kuat, serta mampu mempertemukan kepentingan negara dengan perasaan masyarakat.

Ada ketokohan yang tumbuh perlahan melalui pengabdian. Tutur katanya terukur, sikapnya terjaga, dan pengaruhnya bertahan tanpa harus terus-menerus mencari perhatian. Sosok demikian layak mendapat ruang dalam pertimbangan kepemimpinan nasional, terutama ketika bangsa membutuhkan figur pemersatu yang dapat dipercaya melampaui batas kelompok.

Dalam khazanah kebudayaan Jawa, kita mengenal hamemayu hayuning bawana: tanggung jawab memelihara keselamatan, keselarasan, dan kesejahteraan kehidupan bersama. Nilai ini memperoleh makna ketika diwujudkan dalam pemerintahan yang melindungi rakyat, menghormati hukum, dan menjaga keseimbangan antara pembangunan dengan kemanusiaan.

Dari akar kebudayaan seperti itulah kita dapat menemukan keteladanan seorang pemimpin yang memahami kehormatan sebagai kewajiban untuk mengabdi. Ia merawat warisan sekaligus sanggup bekerja dalam tata pemerintahan modern. Ia dekat dengan identitas daerahnya, namun luas dalam memandang Indonesia.

Bagi saya, kewibawaan seorang pemimpin paling terasa ketika ia mampu menguasai dirinya sendiri. Ia tidak mudah terpancing, tidak tergesa-gesa menghakimi, dan tidak menggunakan kedudukannya untuk memperkecil orang lain. Ia memahami kapan harus berbicara, kapan perlu mendengar, dan kapan harus berdiri teguh menjaga prinsip.

Presiden memerlukan pendamping dengan kematangan semacam itu: mampu bekerja selaras, memberikan pertimbangan yang jernih, serta berani menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Pengalaman mengelola pemerintahan, kepekaan terhadap kebudayaan, dan kemampuan menjaga hubungan dengan berbagai lapisan masyarakat akan menjadi bekal yang berharga.

Namun, sebesar apa pun penghormatan kepada ketokohan seseorang, kelayakan untuk menduduki jabatan publik tetap harus diperiksa. Rekam jejak, pemenuhan persyaratan, kecakapan pemerintahan, dan potensi konflik kepentingan perlu dinilai secara terbuka. Kehormatan tradisi akan semakin bermakna ketika berjalan bersama pertanggungjawaban dalam negara demokrasi.

Saya berharap Presiden mempertimbangkan figur yang mampu menjadi jangkar ketenangan sekaligus mitra kerja yang efektif. Seseorang yang cukup berpengalaman untuk memahami kerumitan negara, cukup rendah hati untuk mendengarkan rakyat, dan cukup berwibawa untuk membantu meredakan ketegangan.