3. Pengecekan lokasi: Fasilitas kesehatan tingkat pertama menurunkan petugas untuk memeriksa kondisi pasien secara langsung.
4. Penentuan rujukan: Hasil pemeriksaan menjadi dasar penentuan rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang sesuai.
5. Perawatan medis: Dokter memberikan pelayanan dan pengobatan berdasarkan kondisi pasien sampai memenuhi persyaratan untuk pulang.
6. Pengawasan lanjutan: Setelah pasien kembali ke lingkungan tempat tinggal, Dinas Kesehatan bersama puskesmas melanjutkan pemantauan.
Artinya, pelayanan tidak selesai ketika pasien berhasil dibawa dari lokasi penemuan.
Ada tanggung jawab lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatannya tetap terpantau.
Masyarakat yang sudah membuat laporan juga bisa mengecek perkembangannya.
Pemantauan dapat dilakukan dengan memasukkan nomor tiket pengaduan atau NIK melalui aplikasi Sapawarga.
Satu hal yang menjadi perhatian Pemprov Jabar adalah nasib pasien setelah menyelesaikan perawatan di rumah sakit.
KDM menegaskan pemerintah tidak ingin pasien yang sudah menjalani pengobatan kembali menghadapi persoalan penelantaran.
Karena itu, proses pemulangan ke keluarga juga menjadi bagian dari perhatian pemerintah.
Apabila keluarga mengalami kesulitan menerima pasien kembali atau terbentur persoalan biaya pengobatan, Pemprov Jabar menyatakan siap memberikan bantuan sesuai kebutuhan.
Untuk menjalankan program ini, sejumlah instansi dilibatkan, di antaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, rumah sakit jiwa, serta pemerintah kabupaten dan kota.
💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!