Edy Mulyadi Sebut Pengunduran Diri Gibran Berpotensi Bebani APBN hingga Rp400 Miliar

Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi menimbulkan beban keuangan negara hingga lebih dari Rp400 miliar. Angka tersebut merupakan estimasi yang dihitung dari berbagai fasilitas dan hak keuangan yang berpotensi diterima Gibran sebagai mantan Wakil Presiden apabila pengunduran dirinya disahkan secara konstitusional.

Wartawan senior Edy Mulyadi menilai, keputusan politik yang mengarah pada pengunduran diri Gibran justru dapat menimbulkan konsekuensi finansial jangka panjang bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Persoalan tersebut mencuat setelah rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Gibran pada Kamis (12/11/2026) dibatalkan.

Menurut Edy, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sekaligus pengusul HMP, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa proses pemakzulan tidak lagi relevan dilanjutkan setelah surat pengunduran diri Gibran diterima oleh MPR pada hari yang sama.

“Menurut Anggota Komisi II DPR sekaligus pengusul HMP, Muhammad Khozin, proses pemakzulan tidak lagi relevan dilanjutkan. Alasannya? Surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sudah diterima oleh MPR pada hari yang sama. Proses pengesahan secara konstitusional kini sedang berjalan,” tulis Edy dalam artikelnya berjudul Gibran Mundur dan Rp400 Miliar Pajak Rakyat Jelata, Jumat (13/11/2026).

Edy mengatakan, perkembangan tersebut bukan hanya persoalan politik dan ketatanegaraan, melainkan juga menyangkut konsekuensi pembiayaan fasilitas mantan pejabat negara yang bersumber dari uang rakyat.

Dia mengingatkan kembali analisis mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, yang sebelumnya mempertanyakan pilihan antara Gibran mengundurkan diri secara sukarela atau diberhentikan melalui proses pemakzulan DPR.

Menurut Edy, Said Didu berpandangan bahwa pemberhentian melalui pemakzulan lebih menguntungkan keuangan negara karena mantan Wakil Presiden yang diberhentikan tidak dengan hormat tidak memperoleh berbagai hak dan fasilitas pensiun sebagaimana pejabat yang berhenti dengan hormat.

Hitung-hitungan fasilitas mantan Wapres

Edy kemudian menguraikan sejumlah komponen pengeluaran negara yang menurut perhitungannya berpotensi menjadi tanggungan APBN apabila Gibran memperoleh status sebagai mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat.

Komponen pertama adalah uang pensiun pokok. Dengan mengacu pada PP Nomor 75 Tahun 2000, Edy menghitung mantan Wakil Presiden berhak menerima uang pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir, yakni Rp20,16 juta per bulan.

Dengan demikian, dalam setahun negara diperkirakan mengeluarkan sekitar Rp241,9 juta untuk pembayaran pensiun pokok.
Komponen kedua adalah pengadaan rumah pensiun. Edy merujuk pada ketentuan mengenai hak mantan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperoleh rumah kediaman dari negara dengan luas tanah dan bangunan maksimal 1.500 meter persegi di Jakarta.

Dia memperkirakan apabila pengadaan rumah dilakukan di kawasan elite seperti Menteng atau Widya Chandra, nilai rumah tersebut dapat mencapai Rp60 miliar hingga Rp100 miliar.

Dalam tulisannya, Edy juga membandingkan fasilitas rumah pensiun yang diberikan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo di kawasan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Berdasarkan informasi yang dikutipnya dari Kepala Desa Blulukan, harga tanah di kawasan tersebut ketika diserahkan diperkirakan mencapai Rp15 juta per meter persegi. Dengan luas lahan sekitar 12.000 meter persegi, nilai tanahnya diperkirakan mencapai Rp180 miliar, belum termasuk bangunan dan fasilitas lainnya.