Dino Patti Djalal Singgung Politik Durhaka: Kebenaran Selalu Ada Cara untuk Timbul, Sentil Jokowi ?

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyinggung fenomena politik durhaka di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Melalui akun X pribadinya, Dino menyebut ada pemimpin yang dinilainya gemar melakukan politik durhaka terhadap partai politik yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendukung perjalanan politiknya.

Dino menilai, sikap tersebut menjadi ironi karena partai politik yang bersangkutan disebut tetap memberikan dukungan terhadap berbagai program pemerintahan, meskipun tidak selalu mudah, serta membela pemimpinnya ketika menghadapi situasi sulit dalam kontestasi pemilu.

“Ada pemimpin yang gemar melakukan politik durhaka-durhaka terhadap parpol yang melahirkannya, membesarkannya, mendukung programnya walaupun sering dengan berat hati dan setia membelanya pada saat ia sempat terjepit dalam pemilu,” tulis Dino melalui akun X pribadinya @dinopattidjalal seperti dikutip Holopis.com, Rabu (4/11/2026).

Ia juga menyoroti adanya kecenderungan seorang pemimpin mendorong pihak lain untuk melakukan sikap serupa. Menurut Dino, fenomena tersebut memperlihatkan bagaimana politik durhaka dapat berkembang dalam relasi antara pemimpin dan kekuatan politik yang sebelumnya menjadi bagian dari perjalanan kekuasaannya.

Dino kemudian menghubungkan pandangannya tersebut dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang belakangan menjadi perhatian publik.

Ia menyebut terungkapnya perkara tersebut sebagai berkah karena dinilai menjadi pengingat bahwa praktik politik durhaka tidak selalu berakhir dengan kemenangan.

“Kasus penyadapan mantan Kapolri dkk terhadap Presiden Prabowo adalah berkah yang mengingatkan bangsa kita bahwa politik durhaka tidak selamanya menang. Kebenaran selalu ada cara untuk timbul, one way or another,” lanjutnya.

Pernyataan Dino tersebut muncul di tengah perkembangan penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah individu, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Dalam perkara tersebut, penyidik mendalami dugaan penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah, penghapusan bukti elektronik, serta akses ilegal terhadap sistem elektronik.

Sementara itu, Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo telah menandatangani keputusan pemberhentian Listyo Sigit dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Presiden juga telah menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Meski tidak menyebut secara eksplisit nama partai politik yang dimaksud dalam unggahannya, pernyataan Dino menyoroti persoalan loyalitas politik, hubungan antara pemimpin dan partai pendukung, serta konsekuensi ketika kepercayaan dalam relasi kekuasaan tersebut dipertanyakan.

Berdasarkan keterangan Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Asep Sjafrudin, bahwa pihaknya telah menetapkan 3 (tiga) orang tersangka. mereka antara lain ;