Henri Subiakto Desak Bongkar Siapa yang Perintahkan Listyo Sigit Sadap Prabowo

Prof Henri Subiakto mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas siapa pihak yang memerintahkan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional yang disebut melibatkan beberapa jenderal polisi, termasuk mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Henri menilai perkara tersebut bukan sekadar dugaan pelanggaran pidana di bidang transaksi elektronik. Menurut dia, penyadapan terhadap presiden, pimpinan partai politik, anggota DPR, pengusaha, hingga aktivis berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan penyelenggaraan negara.

“Karena menyadap itu bukan hanya kejahatan pidana transaksi elektronik, tapi menyadap itu bisa berdampak luas, karena yang disadap adalah tokoh nasional termasuk presiden, ini bisa mem-blackmail yakni menekan mereka yang disadap, bisa menyandera mereka yang disadap,” kata Henri, Rabu (4/11/2026).

Dosen Universitas Airlangga Surabaya itu menegaskan, Bareskrim dan aparat penegak hukum harus menelusuri secara menyeluruh kapan dugaan penyadapan tersebut berlangsung, siapa yang terlibat, serta siapa pihak yang berada di balik operasi tersebut.

Ia juga mempertanyakan motif di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan orang-orang di lingkaran pemerintahan. Menurut Henri, publik perlu mengetahui kepentingan apa yang hendak dicapai hingga muncul dugaan pemantauan terhadap kepala negara dan sejumlah tokoh penting.

“Sudah saatnya kita dorong presiden untuk tidak ragu-ragu, siapapun yang ada di belakangnya harus dibongkar dan harus diusut dan diadili serta dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Henri turut menyoroti posisi Listyo Sigit yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kapolri dan kini disebut berada di lingkungan Istana sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Ia mempertanyakan alasan dan kepentingan di balik dugaan keterlibatan mantan Kapolri tersebut dalam perkara penyadapan.

Baginya, persoalan ini tidak boleh dipersempit seolah-olah hanya menjadi urusan internal kepolisian. Dugaan penyadapan terhadap presiden dan tokoh nasional, kata dia, merupakan persoalan besar yang menyangkut keamanan, kedaulatan hukum, dan tata negara.

Di sisi lain, Henri menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Kapolri yang baru dalam melakukan perubahan jajaran di tubuh Polri. Ia menilai perombakan sejumlah pejabat, termasuk 19 kapolda, dalam waktu singkat menunjukkan respons terhadap kebutuhan pembenahan institusi.

“Kita bersyukur ada Kapolri baru yang cepat, tanggap, hanya dalam waktu 2 hari merubah semua jajarannya,” ujarnya.

Henri menilai pengungkapan perkara tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat penegakan hukum dan memastikan aparat yang diberi kewenangan menjaga hukum tidak justru melakukan pelanggaran.

Selain mendesak pengusutan dugaan penyadapan, Henri juga menyatakan dukungannya kepada Presiden Prabowo untuk membersihkan pemerintahan dari pihak-pihak yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan.

Ia mengingatkan agar lingkungan pemerintahan tidak dimasuki infiltran yang memiliki kepentingan untuk menghambat agenda negara. Menurut Henri, Presiden perlu memastikan seluruh unsur pemerintahan bekerja untuk kepentingan negara, bukan menjadi bagian dari upaya yang dapat mengganggu stabilitas dan jalannya pemerintahan.