JAKARTA, HOLOPIS.COM – DPR menyoroti bahasa yang digunakan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam menyampaikan peringatan cuaca dan kebencanaan kepada masyarakat.
Anggota Komisi V DPR RI Boyman Harun meminta BMKG menyederhanakan bahasa dalam setiap peringatan dini.
Menurutnya, informasi kebencanaan harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami warga karena tidak semua masyarakat mengerti istilah teknis.
“Jangan menggunakan bahasa BMKG atau bahasa yang di-print dari komputer itu. Tidak semua masyarakat mengerti, harus pakai bahasa kita saja, pakai bahasa yang gampang dimengerti sehingga masyarakat tahu apa yang akan terjadi,” kata Boyman dalam rapat bersama pejabat utama BMKG dan Basarnas, Selasa (8/9/2026).
Boyman menilai BMKG tidak cukup hanya memberikan informasi mengenai potensi bencana.
Peringatan dini harus dibuat lebih lengkap sehingga masyarakat dapat melakukan antisipasi sebelum kondisi memburuk.
Menurutnya, ada sejumlah informasi penting yang harus disampaikan secara jelas, mulai dari kapan potensi bencana terjadi, lokasi yang terdampak, dampak yang mungkin ditimbulkan, hingga langkah yang harus dilakukan masyarakat.
“Yang terpenting menurut saya buat BMKG itu yang pertama tepat waktu dalam memberikan informasi kapan akan terjadi,” ujarnya.
Ketepatan lokasi juga menjadi perhatian. Boyman meminta BMKG memberikan informasi yang lebih spesifik mengenai daerah yang berpotensi terdampak.
Ia mencontohkan, jika ancaman berada di Kalimantan Barat, informasi sebaiknya tidak hanya menyebut nama provinsi.
Wilayah yang lebih detail, seperti Kabupaten Ketapang, perlu disebut apabila memang menjadi daerah yang berisiko terdampak.
Dengan demikian, masyarakat bisa mengetahui apakah wilayah tempat tinggal mereka masuk dalam area yang perlu meningkatkan kewaspadaan.
Boyman menegaskan, informasi peringatan dini harus menjawab pertanyaan sederhana yang muncul di tengah masyarakat yaitu apa yang terjadi, kapan terjadi, di mana lokasinya, apa dampaknya, dan warga harus melakukan apa.
