Jerry Massie Dorong UU Perampasan Aset, Sebut Jokowi Bisa Jadi Objek Pertama

JAKARTA – Direktur Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie menyoroti tuntutan masyarakat terkait pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan penerapan hukuman berat bagi koruptor. Jerry berharap jika RUU Perampasan Aset disahkan pada 15 Desember 2026, regulasi tersebut benar-benar digunakan untuk menindak pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Ia bahkan menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dapat menjadi salah satu pihak yang harus diperiksa apabila terdapat bukti hukum mengenai dugaan tindak pidana atau ketidakwajaran dalam kepemilikan aset. “Jika disahkan pada 15 Desember 2026 soal tuntutan rakyat saat berdemo di DPR terkait perampasan aset bahkan hukuman mati bagi koruptor, maka saya berharap aset Jokowi yang pertama di rampas oleh negara,” kata Jerry dalam keterangannya yang diterima Holopis.com, Jumat (28/8/2026). Jerry beralasan audit terhadap kekayaan Jokowi perlu dilakukan apabila terdapat dasar hukum dan bukti yang memadai. Ia juga menyinggung berbagai pihak yang disebut pernah berada di lingkaran pemerintahan Jokowi. “Baru kekayaan Jokowi harus diaudit,” ujarnya. Jerry kemudian mempertanyakan sumber pembiayaan berbagai aktivitas politik yang berkaitan dengan Jokowi, mulai dari pengacara, buzzer hingga relawan. Namun, pernyataan tersebut disampaikannya dalam bentuk dugaan dan pertanyaan, bukan berdasarkan bukti yang dipaparkan dalam rilis. “Darimana duitnya yang bayar pengacara, buzzer sampai relawan bahkan kemungkinan aparat dari mana?” katanya. Singgung Pernyataan soal Setoran Rp1 Triliun Jerry juga menyinggung pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana yang menurutnya pernah menyebut adanya setoran uang lebih dari Rp1 triliun kepada Jokowi. Atas dasar itu, Jerry mengaku menduga nilai kekayaan dan aset Jokowi sangat besar. “Saya duga harta dan aset Jokow bernilaii puluhan bahkan ratusan triliiun,” ujarnya. Pernyataan mengenai nilai kekayaan tersebut merupakan dugaan Jerry dan tidak disertai rincian aset maupun bukti kepemilikan dalam rilis yang disampaikan. Selain aspek pemberantasan korupsi, Jerry menilai pengesahan UU Perampasan Aset berpotensi memberikan dampak politik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, jika regulasi tersebut disahkan dan dijalankan secara serius, posisi politik Prabowo akan semakin kuat. “Kalau UU Perampasan Aset disahkan maka Prabowo akan samakin kokoh dan kuat serta elektabilitasnya akan meroket bahkan Gerindra akan menggeser posisi PDIP diparlemen sebagai penguasa,” kata Jerry. Ia juga menyinggung Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya pernah menyampaikan dukungan terhadap UU Perampasan Aset. Namun, Jerry menilai dukungan tersebut tidak terlepas dari kepentingan politik. “Memang Gibran sempat melontarkan UU ini tapi ini akal-akalan saja. Harusnya kalau Jokowi anti rasuah atau anti korupsi dia sudah sahkan di periode ke-2,” ujarnya. Pernyataan tersebut merupakan penilaian politik Jerry terhadap Jokowi dan Gibran. Jerry juga mengaitkan pembahasan RUU Perampasan Aset dengan hubungan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra. Ia menilai pengesahan regulasi tersebut dapat membuat jarak politik kedua partai semakin lebar. “Saya yakin UU ini akan membuat jarak PDIP dan Gerindra semakin jauh,” katanya. Jerry juga menyinggung Ketua DPR RI Puan Maharani yang disebutnya tidak hadir di gedung parlemen saat agenda terkait aspirasi masyarakat mengenai RUU Perampasan Aset. “Pasalnya Puan Maharani menolak hadir di gedung parlemen berarti PDIP tak setuju,” ujarnya. Namun, ketidakhadiran seseorang dalam suatu agenda tidak dengan sendirinya dapat menjadi bukti resmi mengenai sikap keseluruhan partai terhadap sebuah rancangan undang-undang. Prediksi Pejabat Mundur Jerry juga memprediksi pengesahan UU Perampasan Aset dan tuntutan hukuman berat bagi koruptor dapat membuat sejumlah pejabat maupun menteri memilih mundur. “Jadi, banyak pejabat bahkan para menteri akan mundur dengan disahkannya Undang-undang Perampasan Aset ataupun Hukuman Mati bagi Koruptor,” katanya. Menurutnya, salah satu faktor yang membuat koruptor takut adalah kemungkinan seluruh harta hasil kejahatan dapat ditelusuri dan dirampas melalui mekanisme hukum. Ia bahkan menyebut kemungkinan pemblokiran rekening dan pembekuan aset milik pihak yang tersangkut perkara korupsi. “Pertama para koruptor takut dirampas semua hartanya dan dimiskinkan. Bisa jadi semua rekening diblokir dan aset atas namanya dibekukan,” ujar Jerry. Minta Dugaan Bunker Uang Jokowi Diusut Jerry kembali menyebut Jokowi sebagai pihak yang menurutnya perlu diperiksa apabila UU Perampasan Aset nantinya telah disahkan dan terdapat dasar hukum yang memungkinkan penyelidikan terhadap asetnya. “Jadi barangakali Jokowi korban pertama Undang-undang ini. Kan gampang menelusuri kakayaan Jokowi,” katanya. Jerry juga menyinggung dugaan keberadaan bunker uang di rumah Jokowi. Ia meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan apabila memang terdapat informasi dan bukti yang dapat menjadi dasar hukum. “Jika memang benar ada bunker uang di rumahnya maka polisi harus mendatangi rumah ini dan menguak dan membongkar tabir misteri ini,” pungkasnya.

Jerry Massie Dorong UU Perampasan Aset, Sebut Jokowi Bisa Jadi Objek Pertama

Minta Dugaan Bunker Uang Jokowi Diusut

💬 Diskusi Pembaca

KemenPPPA Catat Penurunan Kesenjangan Upah dan Perkawinan Anak

Kemnaker Buka InaSkills 2026, Siapkan Talenta Muda ke Level Dunia

Australia Siapkan Empat Aset Udara Bantu Tangani Karhutla di Indonesia

History Fair UI 2026 Angkat Sejarah Kuliner Nusantara

17 Hari Tayang, Kuasa Gelap: Perjanjian Darah Tembus 1 Juta Penonton

Terpopuler