HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat penurunan kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan serta angka perkawinan anak pada 2025. Di sisi lain, persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi mengatakan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan turun dari 21,89 persen pada 2024 menjadi 20,27 persen pada 2025. Sementara itu, persentase perempuan yang menduduki posisi manajerial meningkat dari 35,49 persen menjadi 36,68 persen.
“Artinya, kesempatan perempuan dalam dunia kerja dan kepemimpinan mulai menunjukkan perbaikan,” kata Arifatul saat memaparkan dua tahun kinerja KemenPPPA, dikutip Holopis.com, Selasa (27/10).
Menurut Arifatul, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama berbagai pihak. KemenPPPA turut mendorong pemberdayaan perempuan melalui kebijakan, kerja sama, dan program penguatan usaha.
Salah satu upaya tersebut dilakukan di Yogyakarta dengan melibatkan 102 perempuan dalam kegiatan penguatan usaha. Dari kegiatan itu, 10 pelaku usaha memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), sedangkan tiga kemitraan dengan pembeli berhasil dibangun.
“Ini memang baru salah satu contoh kecil, tetapi pendekatannya yang penting,” ujar Arifatul.
Ia menambahkan, dukungan terhadap perempuan yang ingin mandiri secara ekonomi perlu mencakup akses legalitas usaha dan pasar, selain pelatihan keterampilan.
“Karena bagi perempuan yang ingin mandiri, pelatihan saja tentu tidak cukup. Mereka juga membutuhkan kesempatan untuk bekerja, mengembangkan usaha, dan mendapatkan penghasilan. Itulah yang terus kami dorong,” kata Arifatul.
Perkawinan Anak Turun Jadi 4,56 Persen
Di bidang perlindungan anak, KemenPPPA mencatat persentase perkawinan anak turun dari 5,90 persen pada 2024 menjadi 4,56 persen pada 2025. Persentase pekerja anak juga menurun dari 2,17 persen menjadi 1,80 persen.
Arifatul menilai, penurunan kedua indikator tersebut dapat memperbesar kesempatan anak untuk mengenyam pendidikan dan mempersiapkan masa depan.
“Ini perkembangan yang baik, karena semakin sedikit anak yang menikah terlalu dini atau harus bekerja, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan kesempatan untuk bersekolah dan mempersiapkan masa depannya,” kata Arifatul.
Ia mencontohkan program penanganan pekerja anak yang dijalankan KemenPPPA bersama berbagai pihak di Lombok Utara, Lombok Timur, dan Jember. Melalui program tersebut, sebanyak 160 anak berhasil kembali bersekolah. Selain itu, 1.379 anak yang berisiko menjadi pekerja anak telah dijangkau melalui kegiatan pencegahan.
“Bagi 160 anak itu, kembali bersekolah merupakan perubahan yang sangat berarti. Mereka kembali memiliki kesempatan untuk belajar, bermain bersama teman-temannya, dan mengejar cita-citanya,” ujarnya.
Selain penurunan perkawinan dan pekerja anak, Indeks Pemenuhan Hak Anak meningkat dari 68,87 pada 2024 menjadi 70,19 pada 2025. Indeks Perlindungan Khusus Anak juga naik dari 80,32 menjadi 81,98.



💬 Diskusi Pembaca
0 KomentarMasuk dengan akun Google Anda untuk bergabung dalam diskusi:
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama memberikan masukan!