JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, menegaskan komitmen pemerintah dalam menata dan memastikan kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh wilayah Indonesia.
Dalam keterangannya kepada awak media, Sudaryono menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah membenahi tata kelola dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari sekitar 27.000 titik program yang sudah berjalan. Langkah penataan ini dilakukan agar implementasi di lapangan benar-benar sesuai dengan tata kelola yang baik.
“Izinkan kami membereskan tata kelola yang sudah jalan 27.000 ini. Kami harus pastikan berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik, SOP dijalankan, dan lain-lain,” ujar Sudaryono, Kamis (27/8/2026).
Setelah proses pemetaan dan perbaikan tata kelola tersebut selesai, pemerintah akan memprioritaskan daerah-daerah yang paling membutuhkan, khususnya wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Berdasarkan rencana, program MBG akan diprioritaskan untuk diaktivasi pada September mendatang di sejumlah wilayah seperti Papua, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), serta daerah-daerah lain yang masuk kategori 3T.
“Maka setelah ini baru kita sisir, kita petakan. Daerah mana yang paling membutuhkan? Yang paling membutuhkan adalah 3T. Maka 3T dulu, mungkin insya Allah di September ini kita prioritaskan untuk diaktivasi di daerah-daerah Papua, Maluku, Maluku Utara, NTT, NTB, daerah-daerah yang memang tertinggal, terdepan, dan terluar ini menjadi prioritas,” jelasnya.
Selain itu, Sudaryono juga menyoroti bahwa masih ada banyak sekolah di berbagai daerah yang belum mendapatkan alokasi program MBG, bahkan sebagian di antaranya telah mengirimkan surat langsung kepada pihak berwenang guna menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Pemerintah memastikan aspirasi tersebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti secara bertahap.
