“Yang tidak transparan harus kita buat transparan, mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang,” tegas Sudaryono.
Selain pembenahan sistem, Sudaryono juga memastikan tidak akan memberikan ruang bagi praktik percaloan proyek atau pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan dirinya.
Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan orang yang mengaku memiliki hubungan pribadi dengannya lalu menawarkan proyek dengan imbalan tertentu.
“Saya ingin menyampaikan bahwa sebagai saya sebagai kepala ini kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa barangkali dengan imbalan ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” ujarnya.
Sudaryono meminta pihak yang menemukan praktik tersebut segera melapor kepada aparat penegak hukum.
“Saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini,” katanya.
Ia juga meminta maaf kepada keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang mengenalnya apabila dirinya tidak memberikan perhatian khusus untuk urusan pekerjaan.
Menurutnya, seluruh persoalan di BGN harus diselesaikan melalui mekanisme resmi, bukan melalui kedekatan personal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan tidak ingin ada lagi praktik pembicaraan tertutup yang tidak transparan dalam pengelolaan program MBG.
“Kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private-private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” katanya.
Sudaryono menegaskan akan menerapkan prinsip zero toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mengingatkan bahwa anggaran program tersebut berasal dari rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab.
