JAKARTA, HOLOPIS.COM – Penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN langsung memicu kritik. CELIOS menilai Program Makan Bergizi Gratis berisiko dipolitisasi dan dijadikan mesin pengumpul suara menuju Pemilu 2029.
Penunjukan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik dari kalangan ekonom.
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto tersebut berpotensi menyeret Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam kepentingan politik menjelang Pemilu 2029.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, masuknya figur politik ke pucuk pimpinan BGN tidak menjawab persoalan mendasar yang selama ini menjadi perhatian publik, yakni pembenahan tata kelola lembaga dan penguatan pengawasan terhadap penggunaan anggaran.
Menurut Bhima, pemerintah justru memilih pendekatan politik dibanding memperkuat kepemimpinan yang berfokus pada tata kelola maupun aspek teknis penyelenggaraan program gizi nasional.
“Ini menunjukkan bahwa pembenahan tata kelola secara serius dan pemberantasan korupsi di internal BGN justru diselesaikan dengan penunjukan orang yang sifatnya politis,” ujar Bhima.
CELIOS menilai latar belakang Sudaryono sebagai salah satu elite Partai Gerindra berpotensi memunculkan persepsi bahwa BGN tidak lagi berdiri sepenuhnya sebagai lembaga profesional yang menjalankan program pelayanan publik, melainkan rentan dikaitkan dengan kepentingan politik.
Bhima bahkan mengingatkan risiko Program Makan Bergizi Gratis berubah menjadi instrumen politik atau pork barrel, yakni penggunaan program pemerintah untuk membangun dukungan elektoral.
“Yang terjadi ini justru MBG sebagai pork barrel, sebagai gentong babi untuk mengumpulkan suara demi Pemilu 2029 karena orangnya politis, bukan ahli-ahli gizi yang diharapkan publik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sorotan karena MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan cakupan penerima manfaat yang sangat besar serta melibatkan anggaran negara dalam jumlah signifikan.
Menurut CELIOS, program sebesar itu membutuhkan tata kelola yang kuat, transparan, dan dipimpin figur yang mampu menjaga jarak dari kepentingan politik praktis.
CELIOS juga berpandangan bahwa pergantian kepemimpinan di BGN seharusnya menjadi momentum memperbaiki sistem pengawasan internal setelah berbagai persoalan yang mencuat sebelumnya.
Namun, penunjukan tokoh politik justru dinilai dapat memunculkan keraguan baru mengenai independensi lembaga tersebut.
