“Tindakan penahanan serta expose perkara dengan menghadirkan para tersangka di depan media akan memulihkan kepercayaan publik pada proses penegakan hukum oleh Kejaksaan Agung di dalam perkara tersangka Donny Rito dan Febrie Adriansyah.”
Dalam pernyataannya, IPW turut mengaitkan belum ditahannya Febrie dengan informasi yang sebelumnya beredar di media mengenai dugaan adanya pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin, Febrie Adriansyah, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin setelah proses penggeledahan dilakukan penyidik Polri.
“Akuntabilitas dan independensi yang diragukan dari tim penyidik Pidsus Kejaksaan Agung ini harus dikaitkan dengan informasi yang beredar dan sudah disampaikan media, termasuk Tempo, yang menyatakan pada saat proses penyidikan oleh Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya, sesaat setelah adanya penggeledahan di rumah Sentul yang diakui sebagai rumah Febrie Adriansyah, yaitu adanya pertemuan antara Jaksa Agung ST Burhanuddin, Febrie Adriansyah, dan juga Menhan Sjafrie Sjamsoeddin yang membahas kasus korupsi yang menimpa Febrie Adriansyah,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, keterkaitan antara informasi tersebut dengan belum dilakukannya penahanan terhadap Febrie memunculkan tanda tanya di tengah masyarakat. “Korelasi dengan tidak ditahannya tersangka Febrie dengan pertemuan tiga pihak tersebut menjadi kecurigaan publik akan proses hukum yang adil.”
Desak Presiden Copot Jaksa Agung
Lebih lanjut, Sugeng pun meminta kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanuddin dari jabatannya saat ini agar proses penyidikan terhadap Febrie Adriansyah berjalan dengan baik dan independen.
“Oleh karena itu, Indonesia Police Watch mendorong Presiden segera memberhentikan Jaksa Agung ST Burhanuddin agar proses penyidikan terhadap tersangka Febrie Adriansyah ini menjadi tidak terkendala, dan akuntabilitas serta independensi dari tim penyidik terjaga,” pungkas Sugeng.
