HOLOPIS.COM, JAKARTA – Sejarah Hari Bhayangkara 1 Juli berawal dari pasukan Bhayangkara bentukan Gajah Mada di era Majapahit hingga menjadi simbol pengabdian Polri saat ini.
Hari Bhayangkara kembali diperingati setiap 1 Juli sebagai momentum penting dalam perjalanan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Pada 2026, Polri memasuki usia ke-80 sejak ditetapkannya kepolisian nasional berada langsung di bawah Presiden melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946.
Meski identik dengan institusi kepolisian modern, sejarah Bhayangkara sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sejak masa kejayaan Kerajaan Majapahit.
Istilah Bhayangkara pertama kali dikenal pada era pemerintahan Kerajaan Majapahit.
Berdasarkan catatan sejarah yang dipublikasikan Polri, Mahapatih Gajah Mada membentuk pasukan khusus bernama Bhayangkara yang bertugas menjaga keselamatan raja, keluarga kerajaan, dan pusat pemerintahan.
Pasukan Bhayangkara menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas kerajaan.
Mereka dipilih karena memiliki kemampuan, loyalitas, dan tanggung jawab tinggi terhadap keamanan negara. Peran tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menggunakan nama Bhayangkara sebagai simbol pengabdian dalam melindungi masyarakat, menegakkan hukum, serta menjaga keamanan dan ketertiban.
Makna Bhayangkara tidak hanya menggambarkan kekuatan, tetapi juga kesetiaan dan pengabdian kepada negara.
Nilai-nilai tersebut masih terus dipertahankan hingga kini sebagai bagian dari identitas Polri.
Perjalanan panjang kepolisian di Indonesia kemudian memasuki babak baru ketika bangsa ini berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda.
Pada masa Hindia Belanda, sistem kepolisian dibangun untuk mendukung kepentingan pemerintah kolonial.
Awalnya, pasukan keamanan dibentuk untuk menjaga aset dan kepentingan warga Eropa yang tinggal di Nusantara.
Sejarah mencatat, pada 1867 sebanyak 78 warga pribumi direkrut di Semarang untuk menjalankan tugas keamanan.
Seiring berkembangnya pemerintahan kolonial, struktur kepolisian juga semakin kompleks.
Belanda membentuk beberapa jenis kepolisian sesuai bidang tugasnya.
Ada veld politie atau polisi lapangan yang bertugas menjaga keamanan di wilayah pedesaan, stads politie sebagai polisi kota, cultuur politie yang mengawasi sektor pertanian dan perkebunan, serta bestuurs politie yang membantu administrasi pemerintahan.
Meski organisasi kepolisian semakin modern, kesempatan bagi masyarakat pribumi untuk menduduki jabatan strategis masih sangat terbatas.
Posisi seperti komisaris polisi, inspektur polisi, maupun kepala kepolisian hampir seluruhnya diisi oleh orang Eropa.
Pribumi umumnya hanya diberi kesempatan menjadi mantri polisi atau pejabat kepolisian tingkat bawah.
Modernisasi kepolisian yang berlangsung antara 1897 hingga 1920 menjadi salah satu fondasi penting lahirnya sistem kepolisian nasional setelah Indonesia merdeka.
Situasi berubah ketika Jepang menduduki Indonesia pada 1942.
Pemerintah militer Jepang membagi wilayah kepolisian ke dalam beberapa daerah administrasi.
Kepolisian Jawa dan Madura berkedudukan di Jakarta, Sumatera berpusat di Bukittinggi, Kalimantan di Banjarmasin, sedangkan wilayah Indonesia Timur dipusatkan di Makassar.
Berbeda dengan masa kolonial Belanda, Jepang mulai memberikan kesempatan kepada orang Indonesia untuk menduduki jabatan kepemimpinan di institusi kepolisian.
Namun, kewenangan tersebut belum sepenuhnya mandiri karena pejabat Jepang tetap mendampingi dan mengendalikan berbagai keputusan strategis.
Meski demikian, pengalaman memimpin organisasi kepolisian pada masa pendudukan Jepang menjadi bekal penting bagi para perwira Indonesia ketika negara meraih kemerdekaan.
Momentum penting lahirnya kepolisian nasional dimulai setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Empat hari kemudian, tepatnya 21 Agustus 1945, Inspektur Polisi Kelas I Mochammad Jassin memproklamasikan berdirinya Pasukan Polisi Republik Indonesia di Surabaya.
Langkah tersebut menjadi penegasan bahwa kepolisian berpihak kepada Republik Indonesia yang baru berdiri.
Polisi saat itu juga terlibat aktif melucuti senjata tentara Jepang yang telah menyerah kepada Sekutu sekaligus menjaga keamanan di tengah situasi politik yang belum stabil.
Sebelumnya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) telah membentuk Badan Kepolisian Negara pada 19 Agustus 1945 sebagai bagian dari perangkat pemerintahan Republik Indonesia.
Perjalanan pembentukan institusi kepolisian terus berlanjut.
Pada 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.
Saat itu, organisasi kepolisian masih bernama Djawatan Kepolisian Negara dan secara administratif berada di bawah Kementerian Dalam Negeri.
Namun, struktur tersebut dinilai belum sepenuhnya efektif karena pembagian kewenangan masih terpisah.
Urusan administrasi menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri, sementara pelaksanaan operasional kepolisian berada di bawah koordinasi Jaksa Agung.
Pemerintah kemudian melakukan pembenahan melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1946 yang diterbitkan pada 1 Juli 1946.
Melalui aturan tersebut, Kepolisian Negara resmi ditetapkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Keputusan itu juga menjadi tonggak penyatuan organisasi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yang sebelumnya masih tersebar dalam berbagai struktur daerah.
Karena memiliki arti penting dalam sejarah kelembagaan kepolisian nasional, tanggal 1 Juli kemudian diperingati sebagai Hari Bhayangkara setiap tahun.
Dengan demikian, Hari Bhayangkara bukan merupakan hari lahir pertama institusi kepolisian di Indonesia, melainkan momentum lahirnya sistem kepolisian nasional yang berdiri sebagai satu kesatuan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.
Seiring perjalanan waktu, Polri terus mengalami transformasi mengikuti perkembangan bangsa.
Tugas kepolisian tidak lagi sebatas menjaga keamanan lingkungan, tetapi juga mencakup penegakan hukum, perlindungan masyarakat, pengamanan objek vital nasional, penanggulangan terorisme, pemberantasan narkotika, hingga menghadapi tantangan kejahatan siber yang berkembang pesat di era digital.
Di sisi lain, tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme aparat kepolisian juga semakin tinggi.
Karena itu, Hari Bhayangkara setiap 1 Juli tidak hanya menjadi seremoni peringatan usia institusi, tetapi juga menjadi momen evaluasi atas berbagai capaian sekaligus tantangan yang masih harus dibenahi.
Polri didorong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta membangun kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan.
Peringatan Hari Bhayangkara juga menjadi kesempatan untuk mengenang jasa para tokoh yang berperan dalam membangun institusi kepolisian Indonesia, mulai dari Mahapatih Gajah Mada sebagai inspirasi lahirnya nama Bhayangkara, Mochammad Jassin yang memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia, hingga Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.
Memasuki usia ke-80 pada 2026, perjalanan Polri menunjukkan bahwa institusi ini telah melalui berbagai fase sejarah, mulai dari masa kerajaan, kolonialisme, pendudukan Jepang, perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi kepolisian modern di era demokrasi.
Semangat Bhayangkara yang diwariskan sejak zaman Majapahit tetap menjadi landasan moral bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya.
Nilai pengabdian, keberanian, loyalitas, dan perlindungan terhadap masyarakat menjadi benang merah yang menghubungkan pasukan pengawal kerajaan pada masa Gajah Mada dengan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Karena itulah, setiap peringatan Hari Bhayangkara bukan sekadar memperingati usia organisasi, melainkan juga menjadi pengingat bahwa keamanan negara dibangun melalui perjalanan sejarah yang panjang.
Dari pasukan elit bentukan Gajah Mada di Kerajaan Majapahit hingga Polri modern yang bertugas melayani masyarakat di seluruh Indonesia, semangat Bhayangkara terus hidup sebagai simbol pengabdian kepada bangsa dan negara.
