HOLOPIS.COM, JAKARTA – Perubahan nasib petani Indonesia di era Presiden Prabowo mulai terlihat melalui penguatan swasembada pangan, hilirisasi pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani. Berikut dampak dan arah kebijakannya bagi sektor pertanian nasional.
Sektor pertanian Indonesia di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut mengalami perubahan signifikan yang berdampak langsung pada kondisi petani.
Pemerintah mengklaim arah kebijakan saat ini berhasil memperkuat ketahanan pangan nasional, menstabilkan harga, hingga meningkatkan pendapatan petani di tengah tekanan global yang masih berlangsung.
Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam posisi relatif kuat menghadapi gejolak pangan dunia, mulai dari kenaikan harga pupuk hingga ketidakpastian geopolitik yang memengaruhi rantai pasok global.
“Kita sangat kuat. Di saat harga pangan dunia naik, Indonesia mampu menjaga stabilitas,” ujar Amran.
Salah satu perubahan paling menonjol adalah stabilitas harga pangan nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi yang dipicu komoditas beras yang sebelumnya kerap menjadi penyumbang utama kini mulai terkendali.
BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 berada di level 127,73, naik 1,99 persen dibanding April 2026 yang tercatat 125,24.
“Ini menunjukkan pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan biaya produksi yang mereka tanggung. Tren ini menjadi sinyal bahwa daya beli petani mulai menguat setelah sempat mengalami fluktuasi di awal tahun 2026,” beber Amran.
Mentan Amran menjelaskan, jika ditarik lebih jauh, NTP sempat mengalami penurunan di awal tahun, seperti pada Januari 2026 yang berada di angka 123,60, sebelum kemudian berangsur pulih pada bulan-bulan berikutnya.
Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan bertahap dalam struktur pendapatan petani. Pemerintah menilai stabilisasi harga gabah, distribusi pupuk yang lebih terjaga, serta penguatan cadangan pangan menjadi faktor utama perbaikan tersebut.
Produksi Menguat
Dari sisi produksi, pemerintah mengklaim kondisi cadangan pangan nasional saat ini berada dalam level yang aman dan relatif kuat untuk menghadapi dinamika kebutuhan dalam negeri maupun tekanan global.
Salah satu indikator yang sering dijadikan rujukan adalah stok beras nasional yang disebut telah mencapai sekitar 4,5 juta ton.
Angka ini dinilai cukup tinggi dan diklaim sebagai salah satu capaian terbesar dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai laporan sektor pangan pemerintah, posisi stok tersebut ditopang oleh kombinasi antara peningkatan produksi dalam negeri, optimalisasi serapan gabah oleh Bulog, serta kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan secara berkelanjutan.
Dalam beberapa periode panen besar 2025–2026, serapan gabah disebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, terutama di sentra produksi utama seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
Selain faktor stok, produksi beras nasional juga menunjukkan tren penguatan. Indonesia masih mempertahankan posisinya sebagai salah satu produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara, bersaing dengan Vietnam dan Thailand.
Dalam laporan sektor pertanian 2025–2026, produksi gabah kering giling (GKG) nasional tercatat mengalami peningkatan moderat, didorong oleh perbaikan pola tanam, distribusi pupuk yang lebih stabil, serta pemanfaatan teknologi pertanian yang semakin luas di tingkat petani.
Pemerintah juga mencatat adanya kontribusi dari program intensifikasi lahan dan optimalisasi irigasi yang membantu meningkatkan produktivitas di beberapa wilayah.
Rata-rata produktivitas padi nasional berada di kisaran 5,2–5,4 ton per hektare, tergantung wilayah dan musim tanam. Angka ini menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan periode sebelumnya yang masih berada di bawah 5 ton per hektare di beberapa daerah terdampak cuaca ekstrem.
Dengan kombinasi antara stok yang tinggi dan produksi yang stabil, Indonesia disebut tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai sekitar 31–32 juta ton beras per tahun, tetapi juga menjaga cadangan strategis untuk stabilisasi harga.
Bahkan dalam kondisi tertentu, cadangan ini juga digunakan untuk intervensi pasar guna menahan gejolak harga di tingkat konsumen.
Di sisi lain, Indonesia juga tetap mempertahankan perannya sebagai salah satu negara produsen utama di kawasan.
Meski tidak selalu menjadi eksportir besar seperti Thailand atau Vietnam, posisi Indonesia dalam peta produksi beras Asia Tenggara tetap signifikan karena besarnya skala konsumsi domestik yang harus dipenuhi secara mandiri.
Dalam periode 2025–2026, peningkatan produksi juga menjadi sinyal bahwa ketergantungan terhadap impor semakin ditekan.
Kondisi ini memperkuat narasi bahwa ketahanan pangan nasional saat ini tidak hanya berada dalam posisi stabil, tetapi juga mengarah pada kondisi surplus pada sejumlah komoditas strategis, terutama beras.
Pemerintah menilai bahwa keberhasilan menjaga stok di level aman ini tidak terlepas dari sinergi kebijakan hulu dan hilir, mulai dari penyediaan pupuk, perbaikan infrastruktur pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani.
Hilirisasi Jadi Kunci Perubahan
Mentan Amran menyebutkan juga, perubahan besar lainnya datang dari kebijakan hilirisasi sektor pertanian. Pemerintah mendorong agar komoditas tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi.
Menurut Kementerian Pertanian, hilirisasi komoditas seperti kelapa, kelapa sawit, hingga hortikultura bisa meningkatkan nilai ekonomi berkali lipat dibandingkan ekspor bahan mentah.
“Added value bisa naik signifikan, ini yang sedang kita dorong,” kata Amran.
Strategi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan devisa negara, tetapi juga membuka lapangan kerja baru di sektor industri berbasis pertanian.
Kesejahteraan Petani
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan bahwa kesejahteraan petani menjadi fokus utama kebijakan pangan nasional. Hal ini tidak lepas dari peran petani sebagai aktor utama dalam menjaga ketersediaan pangan Indonesia.
Amran menegaskan bahwa menjaga harga di tingkat petani tetap layak adalah hal penting agar produksi tidak terganggu.
“Kalau harga ditekan terlalu rendah, petani bisa berhenti tanam. Itu yang harus dihindari,” ujarnya.
Pernyataan ini merujuk pada kekhawatiran bahwa tekanan harga justru bisa berdampak pada penurunan produksi jangka panjang.
Perubahan lain yang ikut mendorong penguatan sektor pertanian adalah hadirnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Program MBG disebut menjadi pasar besar bagi hasil pertanian seperti beras, telur, ayam, dan sayuran. Sementara itu, koperasi desa diharapkan mampu memangkas rantai distribusi yang selama ini panjang.
Dengan pemangkasan jalur distribusi dari delapan tahap menjadi sekitar tiga tahap, harga di tingkat petani diharapkan lebih menguntungkan.
Dampak Nyata
Secara keseluruhan, perubahan di era Prabowo disebut mulai terlihat dari beberapa indikator utama yaitu stabilitas harga pangan, kenaikan NTP, penguatan stok nasional, hingga meningkatnya perhatian pada kesejahteraan petani.
Meski demikian, tantangan masih ada, terutama terkait efisiensi distribusi, perubahan iklim, dan stabilitas harga global yang masih fluktuatif.
Namun, pemerintah optimistis bahwa kombinasi kebijakan hilirisasi, penguatan koperasi, dan program pangan nasional dapat menjadi fondasi kuat untuk jangka panjang.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas kita memastikan mereka sejahtera,” tegas Amran.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, sektor pertanian Indonesia kini memasuki fase baru yang lebih terstruktur, modern, dan diarahkan untuk memperkuat posisi petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional.
