JAKARTA, HOLOPIS.COM – Heboh klaim penggilingan padi untung Rp2 triliun per bulan. Mentan Amran menegaskan, angka itu diduga terkait penipuan mutu beras, bukan keuntungan usaha.
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut ada penggilingan padi meraup keuntungan hingga Rp2 triliun per bulan ramai menjadi perbincangan publik.
Menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa angka tersebut bukan menggambarkan keuntungan bisnis yang normal, melainkan bagian dari dugaan praktik penyimpangan mutu beras yang saat ini tengah didalami pemerintah bersama aparat penegak hukum.
Amran mengatakan banyak pihak keliru menafsirkan pernyataan Presiden.
Menurutnya, yang menjadi persoalan utama bukan besarnya keuntungan perusahaan, melainkan dugaan praktik penjualan beras yang kualitasnya tidak sesuai dengan label yang dicantumkan kepada konsumen.
“Pertanyaan-pertanyaan kemarin terkait pernyataan Bapak Presiden, kami perlu meluruskan substansi sebenarnya,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (30/7).
Ia menegaskan publik tidak boleh mengartikan seolah-olah satu perusahaan penggilingan padi memperoleh keuntungan usaha secara wajar hingga Rp2 triliun setiap bulan.
Nilai tersebut, kata dia, merupakan bagian dari hasil perhitungan dugaan kerugian masyarakat akibat praktik penjualan beras premium yang tidak memenuhi standar mutu.
“Ada yang mempertanyakan angka Rp2 triliun. Jangan mengalihkan isu dari dugaan penipuan yang merugikan masyarakat menjadi sekadar membahas satu perusahaan untung Rp2 triliun,” tegasnya.
Dalam pengawasan yang dilakukan Kementerian Pertanian, ditemukan indikasi beras yang dipasarkan sebagai beras premium ternyata tidak memenuhi persyaratan mutu sebagaimana diatur dalam regulasi.
Menurut Amran, sejumlah sampel menunjukkan tingkat beras pecah melebihi batas maksimal untuk kategori premium.
Meski demikian, produk tersebut tetap dipasarkan dengan label premium sehingga dijual dengan harga lebih tinggi.
“Yang terjadi adalah beras bukan premium, bahkan kualitasnya di bawah, tetapi dijual sebagai beras premium. Itu yang menjadi persoalan,” ujarnya.
