HOLOPIS.COM, JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI, Marinus Gea mendorong percepatan digitalisasi sistem keimigrasian yang terhubung dari tingkat pusat hingga daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) yang berada di Indonesia sekaligus meningkatkan transparansi data keimigrasian.
Menurut Marinus, imigrasi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara. Selain menjadi pintu keluar masuk orang asing, institusi ini juga bertugas mengawasi aktivitas WNA selama berada di wilayah Indonesia.
Ia menilai sistem pengelolaan data keimigrasian perlu terus diperbaiki agar lebih terbuka dan mudah diakses oleh petugas yang bertanggung jawab melakukan pengawasan di lapangan.
“Data yang disajikan selama ini sering menimbulkan pertanyaan karena kami menduga masih ada ketidaktransparanan. Untuk itu perlu digitalisasi yang lebih transparan agar akses data dapat dilakukan secara nasional dan terintegrasi,” kata Marinus.
Pernyataan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja Komisi XIII DPR RI ke Sumatera Utara, Jumat (12/6/2026), dalam pertemuan bersama jajaran keimigrasian daerah.
Dalam kesempatan itu, Marinus menyoroti pentingnya data keimigrasian sebagai alat utama dalam mendukung pengawasan orang asing. Menurutnya, petugas di daerah membutuhkan akses yang lebih luas terhadap informasi keimigrasian karena mereka menjadi garda terdepan yang berhadapan langsung dengan aktivitas WNA.
Ia menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi sebenarnya telah memiliki sistem data nasional. Namun, akses tersebut dinilai perlu diperluas hingga ke kantor wilayah dan kantor imigrasi daerah agar proses pengawasan dapat berjalan lebih efektif.
Marinus mengatakan petugas di daerah seharusnya dapat mengetahui secara cepat riwayat perlintasan seorang WNA, mulai dari asal kedatangan, lokasi tinggal, jenis izin yang dimiliki hingga status keberangkatannya dari Indonesia.
“Kalau pengawasan hanya dimonitor oleh pusat tentu bebannya sangat besar. Kami memiliki banyak pintu masuk dan keluar orang asing di Indonesia,” ujarnya.
“Karena itu distribusi pengawasan harus dilakukan melalui sistem digital yang terbuka dan transparan,” lanjutnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Marinus mengusulkan pembangunan dashboard nasional yang menampilkan data keimigrasian secara real time dalam satu sistem terintegrasi.
Melalui dashboard tersebut, petugas dapat memantau jumlah kedatangan WNA, jenis izin tinggal yang digunakan, lokasi keberadaan, masa berlaku izin hingga data keberangkatan secara lebih cepat dan akurat.
Menurutnya, sistem yang terhubung secara nasional tidak hanya akan memperkuat pengawasan terhadap orang asing, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan keimigrasian di berbagai daerah.
