HOLOPIS.COM, JAKARTA – Prosedur pemeriksaan baru yang lebih lambat yang diterapkan Israel di satu-satunya pos perlintasan kargo yang masih beroperasi untuk memasukkan barang ke Gaza telah memicu kemacetan parah dan keterlambatan signifikan bagi konvoi bantuan.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) mengatakan bahwa pasukan Israel mulai mengalihkan konvoi kemanusiaan melalui jalan baru dengan pos pemeriksaan baru untuk mencapai pos perlintasan kargo Kerem Shalom/Karem Abu Salem dari dalam Gaza.
“Konvoi kemanusiaan menghadapi kendala operasional yang signifikan di pos pemeriksaan baru tersebut, termasuk keterlambatan, kemacetan, gangguan teknis, dan proses pemeriksaan yang lambat,” kata OCHA dalam pernyataannya yang dikutip Holopis.com, Rabu (3/6).
“Akibatnya, hanya sebagian dari pasokan yang direncanakan untuk diambil dari Kerem Shalom yang dapat diangkut,” ujarnya.
Kerem Shalom/Karem Abu Salem merupakan satu-satunya perlintasan kargo yang masih beroperasi sejak perlintasan Zikim di wilayah utara ditutup selama dua pekan berturut-turut.
Menurut OCHA, tim kemanusiaan sedang berkoordinasi dengan pihak berwenang untuk memastikan akses yang lebih lancar ke perlintasan-perlintasan Israel di sepanjang perimeter Gaza dan pembukaan kembali rute-rute tambahan.
Mitra-mitra OCHA melaporkan bahwa berkurangnya stok, pembatasan yang sedang terjadi terhadap masuknya bahan-bahan esensial, serta akses yang terbatas ke wilayah-wilayah terdampak membuat pemenuhan kebutuhan sehari-hari para pengungsi menjadi sulit.
Di Tepi Barat, pasukan Israel pada Minggu (31/5) memperpanjang perintah militer yang menutup tiga kamp pengungsi di Jenin dan Tulkarm.
Badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina menyebutkan bahwa lebih dari 33.000 warga Palestina dari kamp-kamp tersebut telah mengungsi dan tidak diizinkan kembali sejak Januari 2025.
OCHA menyerukan pencabutan pembatasan pergerakan dan kebijakan-kebijakan lain yang menyebabkan atau memperpanjang pengungsian, maupun yang menghambat akses terhadap layanan dasar dan sumber mata pencaharian.
