HOLOPIS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan menegaskan, pentingnya menghadirkan pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas layanan pertanahan tersebut dimulai dari proses pelayanan di loket-loket pada Kantor Pertanahan (Kantah).
“Yang harus kita hindari, masyarakat menunggu terlalu lama (di loket) semisal terjadi penumpukan antrean. Ini menjadi perhatian bagi para manajer loket jika terlihat adanya penumpukan, harus juga punya rencana seperti apa,” kata Ossy dalam pernyataannya beberapa waktu lalu seperti dikutip Holopis.com.
Menurutnya, pelayanan publik yang diinginkan masyarakat adalah pelayanan pertanahan yang cepat, akurat, tapi juga harus teliti dan sesuai dengan aturan hukum.
Pada kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyoroti upaya percepatan penyelesaian berkas pertanahan yang telah dilakukan Kementerian ATR/BPN sejak kuartal IV tahun 2025.
Langkah tersebut digenjot seluruh jajaran yang tersebar di penjuru Indonesia dan dimonitor oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid melalui Rapat Pimpinan yang rutin dilakukan.
Hasilnya, berkas pertanahan di sejumlah provinsi mengalami hasil capaian penyelesaian yang memiliki tren positif. Di tengah jajaran yang menyambut kehadirannya di Banjarbaru, Wamen Ossy mengingatkan bahwa pekerjaan tersebut masih perlu dilanjutkan sebagai upaya peningkatan pelayanan pertanahan.
“Dari Oktober 2025 kita berusaha kejar penyelesaian berkas dan akhirnya kita bisa tekan. Untuk saat ini, kita terus selesaikan berkas yang ada, kerja teliti dan akurat karena kita tahu jika satu BPN jelek maka semua dianggap jelek. Maka kita upayakan bekerja dengan baik,” ujarnya.
Meski capaian penyelesaian berkas cukup menunjukkan tren positif, Wamen Ossy tetap menyadari bahwa layanan pertanahan perlu terus diperbaiki dan ditutup celah kekurangannya. Hal tersebut melibatkan kerja bersama dari pusat hingga daerah.
“Hal ini yang terus berusaha dilakukan oleh Pak Menteri di tingkat pusat, Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) di tingkat provinsi, dan juga Kepala Kantah di tingkat kota/kabupaten, bagaimana agar Kepala Kantah menghadirkan satu pelayanan yang melayani masyarakat sepenuh hati, penuh empati, tapi juga profesional,” terangnya.
