HOLOPIS.COM, JAKARTA – Kabar yang satu ini beneran bikin lega! Pemerintah bareng DPR RI resmi ketok palu menyetujui anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dengan angka yang gak main-main, yaitu senilai Rp100 triliun! Dana fantastis ini bakal digelontorkan secara bertahap selama tiga tahun ke depan sampai tahun 2028.
Wakil Ketua DPR sekaligus Kasatgas Pemulihan Pascabencana Sumatera DPR RI, Sufmi Dasco, nge-spill kalau keputusan anggaran ini sudah sesuai banget sama rencana induk yang disetujui Bappenas.
“Alhamdulillah, anggarannya telah disetujui oleh pemerintah sehingga tadi kami melakukan koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, maupun secara teknis rencana kerja kementerian dan lembaga, bisa berjalan dengan baik,” ujar Dasco dalam konferensi pers usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatera di DPR RI, Senin (25/5/2026).
Di momen yang sama, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Pemulihan Sumatera, Tito Karnavian, ikut menjabarkan rinciannya. Dana Rp100 triliun ini bakal difokuskan buat membenahi infrastruktur dan layanan publik yang sempat lumpuh akibat bencana.
Untuk tahun 2026 ini, anggaran yang disiapkan mencapai Rp38,9 triliun. Berlanjut di tahun 2027 sebesar Rp32,9 triliun, dan terakhir di tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.
“Dibagi ke berbagai kementerian/lembaga. Memang yang terbesar adalah sektor infrastruktur. Kementerian PU totalnya kurang lebih Rp69 triliun,” jelas Tito.
Gak cuma soal jalan dan jembatan, nasib tempat tinggal warga juga jadi prioritas utama. Pemerintah menargetkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana harus sudah beres maksimal pada tahun 2027.
“Huntap kita targetkan paling lambat 2027,” tegasnya.
Tito juga menambahkan kalau Menteri Keuangan sudah siap mengawal dana awal untuk tahun 2026 ini.
“Pak Menteri Keuangan juga menyampaikan kesiapan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp38 triliun. Nanti kementerian/lembaga akan mengajukan berikut dokumen pendukungnya,” ungkap Tito.
Biar prosesnya makin sat-set dan gak pakai lama, pemerintah pusat bakal terus memperkuat koordinasi dengan kementerian terkait dan pemerintah daerah di Sumatera.
“Kami melakukan koordinasi dengan semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penanganan di masa tanggap darurat dan transisi. Progresnya juga cukup baik,” pungkas Tito.
