JAKARTA — Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan TNI disiapkan menjadi “safety belt” atau sabuk pengaman dalam mengawal strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Sjafrie dalam Rapat Kerja antara Komisi I DPR RI bersama Kementerian Pertahanan dan TNI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
“Apa yang menjadi implementasi dari tugas sistem pertahanan, khususnya TNI, adalah dalam rangka mendukung strategi transformasi bangsa,” kata Sjafrie.
Menurutnya, strategi transformasi bangsa merupakan bagian dari misi nasional yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Pertahanan Negara serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
“Intinya bahwa kami ingin menjadi safety belt dalam rangka mengamankan strategi transformasi bangsa,” ujarnya.
Sjafrie menjelaskan, strategi transformasi bangsa yang dijalankan pemerintah mencakup berbagai program prioritas nasional, mulai dari swasembada pangan, swasembada energi, koperasi desa, desa nelayan, hingga program makan bergizi gratis.
Karena itu, TNI tidak hanya berperan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga ikut memberikan kontribusi langsung terhadap program-program strategis pemerintah.
“Kalau bapak-bapak dan ibu lihat buku strategi transformasi bangsa, ada swasembada pangan, ada swasembada energi, ada koperasi desa, ada desa nelayan dan sebagainya. Nah kita adalah sabuk pengaman,” jelasnya.
“Di samping sebagai sabuk pengaman, kita juga bisa memberi kontribusi terhadap apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, termasuk makan bergizi, kami ada di dalam situ juga,” sambung Sjafrie.
Selain itu, Sjafrie mengungkapkan TNI juga dilibatkan dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 terkait penertiban kawasan hutan melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH).
Ia menilai penertiban kawasan hutan menjadi langkah penting karena selama ini kekayaan negara banyak diserap tanpa memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.
“Kita sudah terlalu lama diserap kekayaan kita tapi tidak jelas hasilnya untuk rakyat. Sekarang dengan adanya PKH ini kita bisa memberi satu manfaat besar yang bisa digunakan untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Sjafrie memastikan keterlibatan TNI dalam Satgas PKH tidak mengganggu kekuatan pertahanan di wilayah karena personel yang diterjunkan berasal dari kekuatan terpusat.
“Satgas PKH itu kita tidak mengganggu kekuatan yang ada di daerah, tapi kita ambil kekuatan terpusat untuk menjadi identifikasi dan mengawal,” tegasnya.
Menurut Sjafrie, seluruh peningkatan kemampuan pertahanan baik personel maupun organisasi harus memberi manfaat nyata bagi kepentingan bangsa dan rakyat.
“Tidak ada yang menganggur, semua ini digunakan,” pungkasnya.
