HOLOPIS.COM, JAKARTA — Gebrakan pemerintah merapikan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) lewat pintu tunggal mulai membuahkan hasil manis. Presiden Prabowo Subianto membeberkan, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI sukses mengelola devisa fantastis menembus angka USD 10,5 miliar atau setara ratusan triliun rupiah hanya dalam kurun waktu sekitar satu setengah bulan beroperasi.
Pencapaian ini, menurut Prabowo, menjadi bukti sahih bahwa pembenahan arus ekspor nasional bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan langkah riil dalam menyelamatkan potensi pendapatan negara yang selama ini kerap bocor.
Laporan kinerja memukau tersebut diterima langsung oleh Presiden dari CEO Danantara, Rosan Perkasa Roeslani, menjelang Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Saya dapat laporan dari saudara Rosan, CEO Danantara, bahwa baru satu bulan dua minggu bekerja, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih dari USD 10,5 miliar dalam satu bulan dua minggu,” ujar Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7).
Sistem ekspor satu pintu via DSI ini resmi diberlakukan sejak 1 Juni 2026 lalu. Kebijakan ini menyasar komoditas-komoditas kelas berat yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi RI, seperti batu bara, minyak kelapa sawit mentah (CPO), hingga mineral kritis. Langkah tegas ini diambil demi mengikis habis celah manipulasi transaksi seperti under invoicing yang kerap dimanfaatkan oknum nakal untuk mengeruk keuntungan pribadi.
Saat ini, prosesnya masih masuk dalam masa transisi hingga 1 September 2026 mendatang. Sepanjang periode penyesuaian ini, para pelaku usaha tetap diizinkan menjalankan agenda ekspor seperti biasa, namun wajib menyetorkan laporan secara transparan ke DSI melalui sistem integrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kemenkeu.
Begitu masa transisi usai, aturan main akan diterapkan secara penuh. Seluruh rantai transaksi—mulai dari penandatanganan kontrak jual-beli hingga lalu lintas pembayaran wajib mengekor dan dieksekusi langsung di bawah pengawasan DSI.
Prabowo mengklaim, hadirnya skema anyar ini terbukti ampuh memangkas jurang pemisah (gap) antara harga jual domestik dan harga pasar internasional. Efek domino-nya pun terasa signifikan terhadap pundi-pundi devisa yang masuk ke kas negara.
“Data yang masuk menunjukkan, sebelum ada PT DSI, perbedaan harga jual di Indonesia dengan harga internasional minimal 30 persen, bahkan mendekati 40 sampai 45 persen. Begitu ada PT DSI, harganya sudah hampir menyatu,” ungkap dia.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan komitmennya untuk menindak tegas para pemain ekspor nakal yang terbiasa main mata dan merugikan keuangan publik.
Ia memberi contoh gamblang pada praktik ekspor CPO sebelum DSI hadir. Kala itu, ditemui banyak kontrak penjualan CPO yang dipatok hanya sekitar Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram.
Padahal, harga acuan resmi di pasar internasional seperti CPO Rotterdam sudah nangkring di kisaran Rp27.000 per kg. Akibat permainan harga tersebut, Indonesia terpaksa gigit jari karena kehilangan hampir separuh dari nilai potensi ekspor yang harusnya masuk ke dalam negeri.
“Siapa yang menikmati selisihnya? Hampir 50 persen. Permainan seperti inilah yang menusuk hati kita,” terangnya.
Dipuji Lembaga Pemeringkat Dunia S&P
Langkah berani Indonesia merombak total tata niaga ekspor rupanya tak luput dari pengamatan lembaga internasional. Prabowo menyebut lembaga pemeringkat tersohor, S&P Global Ratings, memberikan respons amat positif terhadap kehadiran DSI.
