NGANJUK — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi hingga suap tanpa pandang bulu saat memberikan pernyataan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026).
Ia mengungkapkan bahwa Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh sempat mendatanginya dalam kondisi tegang terkait laporan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang memiliki kedekatan dengannya.
Menurut Prabowo, Kepala BPKP tersebut terlihat ragu untuk melanjutkan pemeriksaan karena pihak-pihak yang dilaporkan diketahui memiliki hubungan dekat dengan Presiden. Bahkan, ia sempat meminta arahan secara langsung apakah proses tersebut boleh diteruskan atau tidak.
Namun, Prabowo dengan tegas memerintahkan agar pemeriksaan tetap berjalan tanpa kompromi.
“Teruskan pemeriksaan! Tidak ada urusan apakah itu orang dekat saya atau bukan. Kalau ada indikasi, periksa,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menjadi tameng untuk menghindari proses hukum. Justru, menurutnya, kepercayaan yang diberikan negara harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.
“Kalau diberi kehormatan, harus lebih hati-hati. Jangan merasa di atas hukum, jangan merasa negara ini bodoh,” lanjutnya.
Prabowo juga mengingatkan bahwa di era digital saat ini, segala bentuk pelanggaran sangat mudah terdeteksi. Ia mengaku heran jika masih ada pihak yang mencoba menyalahgunakan jabatan atau kewenangan.
“Saya heran kalau hari gini masih ada yang coba-coba. Sekarang semua serba digital, pasti ketahuan,” ujarnya.
Meski demikian, Presiden mengaku merasa prihatin terhadap dampak sosial dari tindakan tersebut, terutama bagi keluarga pelaku.
“Yang paling saya sedih itu nanti anak dan istrinya,” ungkapnya.
Di akhir pernyataannya, Prabowo kembali menegaskan prinsip dasar dalam pemerintahan bahwa setiap jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara dan rakyat.
“Siapapun yang menjabat, tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat, bukan kepada pribadi atau kelompok,” tutupnya.
