JAKARTA, HOLOPIS.COM – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah membela arah kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto yang belakangan mendapat sorotan tajam dari media internasional The Economist.
Dalam rilis bertajuk “Prabowonomics Vs Neoliberal: Menjawab The Economist”, Fahri menilai kritik media Barat tersebut lahir dari sudut pandang neoliberalisme lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan pembangunan Indonesia saat ini.
“Prabowonomics hadir bukan untuk merusak ekonomi, melainkan sebagai tesis tandingan yang berani untuk menata ulang struktur ekonomi nasional demi keadilan sosial,” kata Fahri dalam keterangannya dari Sumbawa, Sabtu (16/5/2026).
Menurut Fahri, selama puluhan tahun negara berkembang seperti Indonesia terus didorong mengikuti resep ekonomi neoliberal seperti liberalisasi pasar, privatisasi, dan pembatasan peran negara dalam pembangunan.
Namun, ia menilai model tersebut justru membuat Indonesia terjebak sebagai eksportir bahan mentah dan gagal keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle-income trap.
“Hasilnya Indonesia terjebak menjadi eksportir bahan mentah. Kita kaya nikel, tembaga dan bauksit, tetapi nilai tambah terbesar justru dinikmati negara industri maju,” ujarnya.
Fahri menyebut langkah Presiden Prabowo memperkuat intervensi negara bukan lahir dari semangat anti pasar, melainkan bagian dari amanat Pasal 33 UUD 1945 agar kekayaan alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Dalam tulisan yang ia unggah di akun X pribadinya @Fahrihamzah tersebut, mantan Wakil Ketua DPR RI tersebut kemudian menjelaskan tentang konsep “Prabowonomics” yang menurutnya berdiri di atas tiga pilar utama. Pertama, investasi sumber daya manusia melalui program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan perumahan rakyat.
Fahri menilai kritik terhadap program tersebut sebagai ancaman fiskal merupakan cara pandang jangka pendek yang gagal melihat pentingnya pembangunan kualitas manusia.
“Dalam Prabowonomics, memberi makan bergizi bagi anak-anak dan ibu hamil adalah investasi infrastruktur manusia terpenting untuk memotong rantai stunting,” katanya.
Pilar kedua adalah konsolidasi kekuatan ekonomi nasional melalui pembentukan holding investasi negara seperti Danantara.
Menurut Fahri, langkah tersebut diperlukan agar Indonesia memiliki instrumen ekonomi nasional yang kuat untuk bersaing dengan korporasi multinasional dan kartel global.
“Danantara dibentuk untuk mengonsolidasikan aset strategis nasional agar memiliki posisi tawar besar dan mampu mendanai proyek strategis secara mandiri,” jelasnya.
Sementara pilar ketiga adalah keberlanjutan hilirisasi sumber daya alam yang dinilai menjadi jalan penting menuju kedaulatan ekonomi nasional.
Fahri menegaskan Indonesia tidak boleh lagi hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi industrialisasi negara lain.
“Indonesia tidak lagi mau mendanai industrialisasi negara lain dengan mengorbankan masa depan ekologinya sendiri tanpa mendapatkan nilai tambah ekonomi dan lapangan kerja yang layak,” tegasnya.
Selain sektor ekonomi, Fahri juga membela langkah konsolidasi politik yang dilakukan Presiden Prabowo. Ia menilai stabilitas politik merupakan syarat penting bagi negara berkembang untuk melakukan lompatan ekonomi besar.
Menurutnya, sejarah menunjukkan negara-negara Asia yang berhasil keluar dari middle-income trap selalu ditopang kepemimpinan kuat dan stabilitas politik nasional.
“Konsolidasi politik yang dibangun Presiden Prabowo bukan membunuh demokrasi, melainkan menciptakan persatuan nasional di tengah ketidakpastian geopolitik global,” ujarnya.
Fahri menilai kritik The Economist pada akhirnya hanya mencerminkan kekhawatiran lama negara-negara maju terhadap munculnya negara berkembang yang mulai berani mandiri secara ekonomi.
“Prabowonomics menolak status quo tersebut. Keluar dari middle-income trap membutuhkan jalan baru yang tidak ada dalam buku teks neoliberalisme Barat,” pungkasnya.
