Jakarta, Holopis.com – Film “Pesta Babi” bikin heboh karena mengungkap konflik lahan dan dampak proyek besar di Papua yang disebut sebagai kolonialisme modern. Film dokumenter “Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita” lagi-lagi jadi bahan perbincangan panas di media sosial.
Nggak cuma viral, film ini juga memicu pro dan kontra karena dianggap mengangkat isu sensitif soal pembangunan, tanah adat, hingga dugaan dampak proyek strategis nasional di Papua.
Judulnya saja sudah cukup “menggigit”, dan isi filmnya ternyata jauh lebih serius dari yang dibayangkan. Film ini merupakan dokumenter investigatif yang digarap oleh jurnalis sekaligus sutradara Dandhy D Laksono bersama Cypri Paju Dale.
Durasi film sekitar 95 menit dan seluruh isinya berbasis pada kejadian nyata di lapangan. Latar cerita berada di wilayah Papua Selatan, tepatnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Di sana, film menyoroti kehidupan masyarakat adat seperti suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu.
Mereka digambarkan sedang menghadapi tekanan besar akibat ekspansi perkebunan skala besar, termasuk sawit, tebu, hingga proyek food estate dan bioetanol.
Dalam film ini, konflik yang paling disorot adalah soal tanah adat yang perlahan berubah fungsi menjadi kawasan industri dan proyek ketahanan pangan.
Warga disebut kehilangan akses terhadap hutan yang selama ini menjadi sumber hidup mereka mulai dari pangan, obat tradisional, hingga ruang budaya.
Narasi film juga menyebut kondisi tersebut sebagai “kolonialisme modern”, istilah yang langsung memicu perdebatan publik setelah film ini viral.
Kenapa Judulnya Pesta Babi?
Judul film ini ternyata bukan sekadar simbolik tanpa makna. “Pesta Babi” diambil dari tradisi masyarakat Muyu bernama Awon Atatbon, yaitu ritual adat besar yang melibatkan babi sebagai simbol sosial dan spiritual.
Dalam film, istilah ini dipakai sebagai metafora. Intinya, kalau hutan rusak dan tanah hilang, maka identitas budaya masyarakat adat juga ikut terancam.
Berbeda dari film fiksi, dokumenter ini tidak memakai aktor. Semua yang tampil adalah masyarakat lokal yang benar-benar hidup di wilayah terdampak.
Film juga menampilkan situasi pembukaan lahan dalam skala besar yang disebut mencapai jutaan hektare, serta dampaknya terhadap lingkungan dan ekosistem hutan Papua Selatan.
Selain itu, ada juga sorotan soal meningkatnya aktivitas keamanan di sekitar proyek-proyek investasi yang disebut sebagian pihak sebagai bentuk militerisasi.
Reaksi Publik
Sejak viral, respons publik terhadap film ini cukup tajam dan terbelah. Di satu sisi, banyak yang memuji film ini karena dianggap berani membuka ruang diskusi soal isu yang jarang dibahas secara terbuka.
Apalagi menyangkut masyarakat adat dan lingkungan. Namun di sisi lain, tak sedikit yang mengkritik. Film ini dinilai terlalu politis dan dianggap tidak menampilkan secara seimbang perspektif pembangunan pemerintah di Papua.
Istilah “kolonialisme modern” juga jadi sorotan karena dianggap terlalu keras dan bisa menimbulkan persepsi negatif terhadap program pembangunan. Yang bikin makin ramai, sejumlah kegiatan nonton bareng (nobar) film ini di beberapa kampus dilaporkan sempat dibubarkan.
Hal ini kemudian memicu reaksi dari mahasiswa dan akademisi. Banyak pihak menilai kampus seharusnya tetap menjadi ruang terbuka untuk diskusi, termasuk membahas isu-isu sensitif seperti Papua.
Di media sosial, kontroversi ini justru membuat rasa penasaran publik makin tinggi. Banyak orang baru tahu film ini setelah ramai dibicarakan.
