HOLOPIS.COM, SEMARANG – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menegaskan komitmennya untuk mengawal penanganan kasus kekerasan seksual yang melibatkan oknum pengasuh pondok pesantren berinisial AS di Kabupaten Pati.
Ia menegaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng tidak hanya berfokus pada proses hukum saja, tetapi juga memastikan masa depan pendidikan para korban tetap terjamin.
“Yang lebih penting adalah masyarakat yang menjadi korban, karena mereka masih anak-anak, masih usia sekolah, kita harus memastikan mereka masih berani untuk sekolah,” ujarnya, dikutip Holopis.com Jateng, Jumat (8/5/2026).
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin itu juga mengapresiasi keberanian para korban beserta pendamping dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan yang turut membantu mengungkap kasus tersebut ke publik.
“Kami apresiasi kepada masyarakat yang gerak bersama-sama mengajak korban untuk berani berbicara,” kata.
Menurutnya, perlindungan terhadap korban kekerasan seksual kini menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Kecamatan Berdaya.
Program tersebut difokuskan untuk memberikan pendampingan hukum dan pemberdayaan bagi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, lansia, hingga penyandang disabilitas.
“Kami sudah bekerja sama dengan NU dan Muhammadiyah melalui Fatayat, Muslimat, maupun Aisyiyah untuk melatih paralegal di 35 kabupaten/kota,” ujarnya.
Langkah pencegahan juga diperluas ke sekolah-sekolah umum. Pemprov Jateng disebut mulai mengoptimalkan deteksi dini melalui screening kesehatan guna mengidentifikasi potensi kekerasan seksual maupun kasus perundungan di lingkungan pendidikan.
Merespons kondisi mayoritas korban yang berasal dari keluarga tidak mampu dan yatim, Gus Yasin memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh agar mereka tetap bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya.
“Insyaallah, kami berkomitmen bahwa masyarakat yang tidak mampu akan kita beri biaya sekolah dengan gratis semuanya,” jelas Wagub.
Di sisi lain, pengawasan terhadap lingkungan pondok pesantren juga terus diperkuat. Pemprov Jateng bekerja sama dengan Rabithah Ma’ahid al-Islamiyah melalui program Tilik Pesantren untuk memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Besok tanggal 10 Mei, melalui RMI Putri, kami kembali melakukan kolaborasi di Banjarnegara untuk menyisir pesantren-pesantren di wilayah Jawa Tengah bagian barat,” tambahnya.
Selain penguatan program lapangan, Pemprov Jateng juga akan mengevaluasi dan memperkuat Perda Ketahanan Keluarga agar mampu menjadi payung hukum perlindungan terhadap kekerasan, baik di lingkungan keluarga maupun lembaga pendidikan.
