JAKARTA, HOLOPIS.COM – Janji Prabowo untuk buruh di May Day 2026 menuai keraguan. Pengamat menilai APBN sudah tertekan, tergerus program besar seperti MBG.
Sejumlah janji Presiden RI Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026 menuai sorotan tajam.
Alih-alih disambut optimisme, berbagai program yang diumbar justru memicu keraguan dari kalangan pengamat, terutama terkait kemampuan anggaran negara untuk merealisasikannya.
Dalam acara yang digelar di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5/2026), Prabowo memaparkan sederet program pro-buruh.
Mulai dari pembangunan 1 juta rumah subsidi di sekitar kawasan industri, skema pembagian pendapatan baru bagi pengemudi ojek online (ojol), hingga perlindungan sosial yang diklaim semakin luas.
Namun, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai janji-janji tersebut tidak memiliki pijakan yang kuat, terutama dari sisi fiskal.
“Kalau melihat kondisi sekarang, saya ragu. APBN kita sudah tergerus, ruang fiskal semakin sempit,” ujar Agus dalam program Sapa Indonesia Malam yang dikutip Holopis.com dari kanal Youtube.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah rencana pembangunan 1 juta rumah untuk buruh.
Hunian tersebut dijanjikan lengkap dengan fasilitas penunjang seperti rumah sakit, sekolah, hingga daycare.
Meski terdengar ambisius, Agus mempertanyakan sumber pendanaannya.
Menurutnya, kondisi kas negara saat ini tidak cukup ideal untuk membiayai proyek besar tersebut.
Ia bahkan mengungkapkan, cadangan kas pemerintah disebut-sebut hanya berada di kisaran Rp120 triliun.
“Dengan cadangan seperti itu, saya tidak tahu dari mana dana untuk semua program ini akan diambil,” katanya.
Tak hanya soal perumahan, kebijakan lain seperti peningkatan porsi pendapatan untuk ojol hingga 92 persen juga dinilai membutuhkan kajian matang.
Apalagi, perubahan skema tersebut berpotensi berdampak pada ekosistem bisnis platform digital yang selama ini berjalan.
Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online.
Aturan ini mencakup jaminan kecelakaan kerja serta akses layanan kesehatan melalui BPJS atau asuransi.
Meski terlihat progresif, Agus menilai implementasinya tetap bergantung pada kesiapan anggaran.
“Masalahnya bukan sekadar janji atau regulasi. Underlying kebijakan dan pendanaannya harus jelas. Kalau tidak, ini bisa berbahaya untuk tata kelola negara,” tegasnya.
Agus juga menyinggung sejumlah program besar lain yang telah berjalan dan menyedot anggaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut menjadi salah satu faktor tekanan terhadap APBN.
Dengan banyaknya proyek prioritas yang membutuhkan dana jumbo, ia menilai pemerintah harus realistis dalam membuat komitmen baru.
“APBN kita sudah terbebani berbagai program besar. Jangan sampai janji baru malah menambah tekanan tanpa kejelasan sumber dana,” ujarnya.
Selain itu, kondisi ekonomi makro juga dinilai tidak mendukung.
Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menyentuh kisaran Rp17.000 hingga Rp17.400, serta fluktuasi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), disebut mempersempit ruang gerak fiskal pemerintah.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyebut pemerintah telah mengalokasikan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah hingga Rp500 triliun.
Ia turut menyinggung kenaikan upah minimum serta ratifikasi konvensi International Labour Organization (ILO) untuk perlindungan nelayan.
Namun lagi-lagi, Agus mempertanyakan konsistensi antara janji dan kemampuan realisasi di lapangan.
“Presiden tidak bisa hanya menyampaikan program tanpa basis regulasi dan perhitungan yang matang. Harus ada kejelasan, tidak bisa langsung jalan,” katanya.
Ia bahkan mengingatkan bahwa kebijakan yang tidak disiapkan dengan baik berisiko mengganggu stabilitas keuangan negara.
“Kalau dipaksakan tanpa dasar yang kuat, ini bukan hanya soal gagal program, tapi bisa berdampak ke tata kelola negara secara keseluruhan,” ujarnya.
Meski demikian, Agus menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah, khususnya Presiden dan Menteri Keuangan, untuk menentukan prioritas kebijakan di tengah keterbatasan anggaran.
“Silakan dipilih mana yang benar-benar bisa dijalankan. Tapi kalau melihat kondisi sekarang, jujur saya pesimis,” pungkasnya.
