HOLOPIS.COM, Jakarta – Kementan (Kementerian Pertanian) menegaskan rencana pengembangan sawit di Papua bukan ekspansi lahan baru, melainkan optimalisasi area legal yang sudah ada di Papua Selatan.
Isu pengembangan kelapa sawit di Papua kembali jadi sorotan publik.
Menanggapi hal itu, Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa program tersebut bukan pembukaan lahan baru, melainkan optimalisasi area yang sudah memiliki status legal.
Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Ditjen Perkebunan Kementan, Iim Mucharam, menjelaskan lahan yang masuk dalam rencana pengembangan di Papua, khususnya Papua Selatan, merupakan area eksisting yang sudah memiliki dasar hukum, termasuk status Hak Guna Usaha (HGU).
“Kalau Papua itu penugasannya ke Agrinas Palma. Lahan-lahan tersebut sebenarnya sudah ada, merupakan hasil dari Satgas PKH, dan sebagian sudah berstatus HGU,” kata Iim dalam keterangannya.
Dengan demikian, pemerintah menegaskan program tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai ekspansi baru yang membuka kawasan hutan dari nol.
Fokus utama saat ini adalah optimalisasi dan pengelolaan lahan yang sudah tersedia.
Meski begitu, rencana pengembangan sawit di Papua Selatan terbilang besar.
Kementan menargetkan pengelolaan hingga sekitar 400 ribu hektare lahan, namun pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dalam jangka panjang hingga 2035.
Papua Selatan dipilih karena dinilai memiliki potensi lahan yang luas dan relatif sudah memiliki dasar pengembangan sebelumnya, sehingga dianggap lebih siap untuk dikembangkan lebih lanjut.
Di sisi lain, pemerintah juga menanggapi kekhawatiran terkait dampak lingkungan.
Kementan menegaskan bahwa pengembangan sawit tetap akan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan tidak merusak ekosistem hutan tropis yang masih terjaga di wilayah tersebut.
Selain aspek lingkungan, program ini juga diharapkan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat, mulai dari pembukaan lapangan kerja hingga peningkatan kesejahteraan di daerah.
Sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pengembangan sawit di Papua merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional di tengah dinamika global.
Ia menyebut konsep swasembada berbasis wilayah menjadi arah kebijakan ke depan, di mana setiap daerah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, termasuk energi berbasis bioenergi seperti biodiesel.
Dalam konteks itu, Papua dinilai memiliki posisi strategis sekaligus potensi besar untuk mendukung pasokan energi nasional, khususnya untuk Indonesia bagian timur.
