HOLOPIS.COM, JAKARTA – Prabowo turun langsung sidak Bulog dan dapatkan gudang yang penuh. Pakar menilai temuan itu jadi sinyal kuat bahwa swasembada pangan RI makin nyata dan terukur.
Aksi Presiden Prabowo Subianto yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Perum Bulog di Magelang, Jawa Tengah, langsung menyedot perhatian publik.
Dalam kunjungan bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono itu, kondisi gudang yang dilaporkan penuh disebut menjadi sinyal kuat bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam posisi aman.
Sidak tersebut bukan sekadar agenda seremonial.
Di lapangan, Presiden Prabowo disebut memeriksa langsung cadangan beras pemerintah (CBP), mulai dari kualitas, kuantitas, hingga alur distribusi ke berbagai daerah.
Hasilnya, sejumlah gudang Bulog dilaporkan dalam kondisi penuh dan terkendali.
Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir, menilai temuan tersebut menjadi jawaban atas berbagai keraguan terkait capaian swasembada pangan nasional.
Menurutnya, langkah Presiden yang turun langsung ke lapangan menunjukkan transparansi pemerintah dalam memastikan data dan kondisi riil di sektor pangan.
“Ketika Presiden melihat langsung gudang Bulog dalam kondisi penuh, itu memperkuat keyakinan bahwa kondisi pangan kita memang aman,” ujarnya.
Ia juga menyebut, stabilnya stok pangan saat ini menjadi indikator bahwa kebijakan pemerintah mulai menunjukkan hasil konkret, terutama dalam menjaga pasokan dan distribusi beras di dalam negeri.
Bukan Sekedar Target
Pandangan lebih tegas datang dari Ketua Harian DPN HKTI sekaligus Ketua Dewan Pakar Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (PERHIPTANI) serta Pimpinan Sinar Tani, Mulyono Machmur.
Ia menegaskan bahwa swasembada pangan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan yang tidak bisa ditawar.
“Swasembada pangan berkelanjutan itu tidak bisa ditawar lagi. Dibutuhkan teknologi, inovasi, rekayasa sosial, dan kebijakan yang konsisten berpihak pada petani,” tegasnya.
Mulyono juga menyoroti pentingnya peran penyuluh pertanian sebagai ujung tombak transformasi teknologi di sektor pertanian.
Menurutnya, tanpa penyuluh, inovasi tidak akan sampai secara optimal ke petani di lapangan.
“Penyuluh adalah jembatan penting antara kebijakan dan petani. Mereka memastikan inovasi benar-benar diterapkan,” jelasnya.
Selain aspek produksi dan stok, penguatan organisasi petani juga dinilai penting.
Ketua Harian HKTI ini menekankan bahwa posisi tawar petani harus terus diperkuat agar tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga pelaku utama dalam sistem pertanian nasional.
Dengan sinergi antara pemerintah, organisasi petani seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), penyuluh, dan pelaku usaha tani, Indonesia dinilai semakin dekat menuju kemandirian pangan yang berkelanjutan.
Dari sisi data, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono sebelumnya menyampaikan produksi beras nasional tahun 2025 mengalami kenaikan sekitar 13,29 persen atau setara 4,07 juta ton.
Sementara itu, Cadangan Beras Pemerintah tercatat mencapai sekitar 4,8 juta ton hingga April 2026.
Angka ini disebut sebagai salah satu capaian tertinggi dalam sejarah pengelolaan pangan Indonesia.
Kondisi tersebut dinilai memperkuat stabilitas harga sekaligus memastikan pasokan tetap aman di tengah dinamika pasar.
