HOLOPIS.COM, Jakarta – Netizen ramai menyoroti dugaan proyek IT BGN Rp1,2 triliun yang disebut “gaib”, karena realisasi dan jejak vendor di sistem pengadaan dinilai janggal.
Dunia maya kembali diguncang isu proyek pengadaan pemerintah yang dinilai janggal.
Kali ini, sorotan tertuju pada dugaan proyek teknologi informasi milik Badan Gizi Nasional dengan nilai fantastis mencapai sekitar Rp1,2 triliun yang viral di media sosial X (Twitter).
Isu ini mencuat setelah akun X terverifikasi milik pengguna @ferizandra mengunggah temuan berbasis data dari sistem pengadaan pemerintah.
Unggahan tersebut langsung menyebar luas dan memicu perdebatan publik, terutama terkait transparansi penggunaan anggaran negara.
Dalam unggahan yang viral tersebut, disebutkan adanya dua paket pengadaan besar yang tercatat dalam sistem pengadaan elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui platform SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik).
Dua paket itu terdiri dari Managed Service Sarana IT dan IoT di 5.000 lokasi dengan nilai sekitar Rp665,4 miliar dan Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional senilai sekitar Rp600 miliar.
Jika dijumlahkan, total anggaran mencapai sekitar Rp1,265 triliun.
Namun yang menjadi sorotan utama netizen bukan hanya besarnya angka tersebut, melainkan sejumlah kejanggalan yang muncul di data sistem.
Realisasi Nol
Dalam penelusuran yang dibagikan akun @ferizandra, kedua proyek tersebut tercatat berstatus “paket selesai”.
Namun di sisi lain, kolom realisasi anggaran disebut menunjukkan angka Rp0.
Lebih jauh, bagian “pemenang berkontrak” dalam data yang ditampilkan juga disebut tidak mencantumkan informasi vendor secara lengkap.
Tidak ada nama perusahaan, NPWP, maupun detail identitas penyedia jasa yang biasanya wajib tercantum dalam pengadaan resmi.
Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan publik, bagaimana mungkin proyek bernilai triliunan rupiah dinyatakan selesai, tetapi tidak memiliki jejak pelaksanaan yang jelas?
Dalam unggahan lanjutan, akun tersebut juga menyoroti dugaan sistem informasi yang berkaitan dengan proyek tersebut.
Sistem yang disebut sebagai bagian dari program pemenuhan gizi nasional itu dinilai belum berjalan optimal.
Beberapa temuan yang disorot antara lain tampilan sistem yang dinilai masih sederhana, data yang tidak lengkap, hingga fitur yang belum berfungsi maksimal pada beberapa pengujian.
Kondisi ini semakin memperkuat pertanyaan publik terkait efektivitas implementasi proyek yang memiliki nilai sangat besar tersebut.
Isu lain yang ikut memicu perdebatan adalah penggunaan metode penunjukan langsung dalam pengadaan proyek tersebut.
Dalam sistem pengadaan pemerintah, metode ini sebenarnya diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti keadaan darurat atau kebutuhan khusus.
Namun untuk proyek dengan nilai mencapai triliunan rupiah, publik mempertanyakan alasan penggunaan metode tersebut tanpa melalui proses tender terbuka yang lebih kompetitif.
Secara prinsip, pengadaan berskala besar biasanya diharapkan melalui mekanisme lelang terbuka untuk menjamin transparansi, efisiensi anggaran, dan mencegah potensi konflik kepentingan.
Unggahan akun @ferizandra dengan cepat menjadi viral dan memicu diskusi luas di media sosial X.
Banyak warganet mempertanyakan kejelasan proyek tersebut, sementara sebagian lainnya meminta agar data tidak langsung disimpulkan sebelum ada penjelasan resmi dari pihak terkait.
Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun instansi pengelola pengadaan terkait dugaan yang beredar tersebut.
