Holopis.com, Jakarta – Wacana rekrutmen 30 ribu manajer Kopdes yang disebut bisa jadi pegawai BUMN menuai protes keras, netizen ikut menyorot sikap pengurus di lapangan yang dianggap arogan dan anti kritik.
Rencana pemerintah yang disebut akan menempatkan sekitar 30.000 manajer Koperasi Desa (Kopdes) sebagai pegawai BUMN langsung jadi bahan perbincangan panas di media sosial.
Bukan tanpa alasan, wacana ini memicu pro dan kontra karena dianggap masih menyisakan banyak tanda tanya soal mekanisme, kualifikasi, hingga dampaknya di lapangan.
Sejak kabar ini beredar, lini masa X (Twitter) dipenuhi komentar bernada kritis.
Banyak netizen menilai kebijakan tersebut terlalu cepat dan berpotensi menimbulkan masalah baru jika tidak dibarengi evaluasi ketat terhadap kinerja pengelola koperasi di desa.
“Baru jalan programnya, kok langsung wacana jadi pegawai BUMN. Standarnya apa dulu? Jangan sampai cuma formalitas,” cuit @RakaObservasi.
“Kalau pengawasan di desa masih lemah, nanti kalau sudah jadi pegawai BUMN malah makin susah dikontrol,” tambah @LinaKritis.
“Yang penting bukan cuma statusnya, tapi integritasnya. Jangan sampai ini jadi jalan pintas tanpa pembenahan sistem,” cuit @FadjarMugrojo.
Viral Kasus Blitar
Di tengah perdebatan ini, netizen kembali menyoroti kasus viral Koperasi Desa Merah Putih di Desa Ngoran, Kecamatan Ngoran, Kabupaten Blitar yang ramai di TikTok.
Dalam sejumlah unggahan, netizen sebelumnya mengkritik model usaha koperasi tersebut yang dinilai lebih banyak menjual barang retail umum ketimbang produk hasil desa.
Kondisi ini dianggap sebagian warganet berpotensi menekan UMKM lokal, alih-alih mendorong mereka naik kelas.
“Katanya koperasi desa, tapi isinya barang retail semua. UMKM lokal jadi kalah, bukan naik kelas malah makin terhimpit,” komen salah satu netizen.
Namun kritik itu memicu respons dari pengurus koperasi yang kemudian ikut viral.
Dalam video yang beredar luas, salah satu pengurus menyampaikan komentar dengan kalimat yang menuai kontroversi yaitu bukan donatur jangan ngatur.
Ucapan tersebut langsung memancing reaksi keras warganet karena dianggap tidak mencerminkan keterbukaan dan semangat kolaborasi dalam pengelolaan koperasi.
Sorotan Publik
Kasus ini kemudian dikaitkan dengan rencana pemerintah menjadikan manajer Kopdes sebagai pegawai BUMN.
Banyak warganet menilai, jika di tingkat desa saja kritik publik masih dibalas dengan sikap defensif, maka perlu kehati-hatian sebelum memberikan status pegawai BUMN.
“Kalau kritik soal dampak UMKM dibalas ‘jangan ngatur’, nanti kalau sudah pegawai BUMN gimana? Transparansi bisa makin sulit,” cuit @DesaWatchID.
Sementara akun @SuaraRakyatJatim menambahkan.
“Masalahnya bukan cuma kebijakannya, tapi cara menerima kritik. Ini yang jadi sorotan,” cuitnya.
“Koperasi itu harusnya jadi ruang gotong royong. Kalau kritik malah dibenturkan, wajar publik jadi skeptis,” cuit @Andi Pratama.
Hingga kini, wacana pengangkatan manajer Kopdes menjadi pegawai BUMN masih menuai pro dan kontra.
Di satu sisi dianggap sebagai upaya memperkuat ekonomi desa, namun di sisi lain dinilai berisiko jika tidak disertai pembenahan tata kelola dan pengawasan yang jelas.
Publik kini masih menunggu penjelasan lebih rinci dari pihak terkait soal skema rekrutmen, standar kompetensi, hingga mitigasi dampak terhadap UMKM desa agar kebijakan ini tidak justru menimbulkan polemik baru.
