HOLOPIS.COM, JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa hukum harus menjadi instrumen utama dalam menjaga kekayaan negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Hal ini disampaikan dalam agenda penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI di Jakarta, Jumat (10/4/2026).
“Semua lembaga di setiap tingkatan harus bekerja sama untuk menegakkan hukum. Saya sangat setuju, hukum adalah instrumen untuk menjaga kekayaan bangsa dan negara. Tanpa kekayaan bangsa dan negara, tidak mungkin rakyat kita hidup sejahtera, tidak ada pilihan lain bagi kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk menghentikan berbagai praktik ilegal yang merugikan negara, seperti penyelundupan, tambang ilegal, hingga perkebunan ilegal.
Ia menilai, hanya pemerintahan yang bersih dan solid yang mampu memberantas praktik-praktik tersebut.
“Mari lah kita tutup praktik-praktik yang tidak baik. Menipu rakyat, menipu atasan, mem-backing praktik-praktik yang tidak baik, penyelundupan, tambang ilegal, perkebunan ilegal,” tegasnya.
Prabowo juga mengimbau seluruh pejabat, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bekerja kompak dan tidak gentar dalam menjalankan amanah rakyat.
“Saya mengimbau, ayo kita semua yang diberi kepentingan rakyat, mari kita laksanakan tugas yang diberikan oleh rakyat kepada kita dengan baik,” ucapnya.
Dalam acara tersebut, Kejaksaan Agung melaporkan penyerahan denda administratif dan pemulihan kerugian negara sebesar Rp 11,42 triliun dari hasil penindakan Januari hingga April 2026.
Selain itu, capaian Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) juga mendapat apresiasi langsung dari Presiden.
Sepanjang Oktober 2025 hingga April 2026, Satgas PKH berhasil menyetorkan Rp 31,3 triliun ke kas negara. Bahkan, sejak Februari 2025, total aset negara yang berhasil diselamatkan mencapai Rp 371 triliun.
Tak hanya itu, Satgas PKH juga sukses menguasai kembali lahan hutan dari aktivitas ilegal, meliputi 5,89 juta hektare perkebunan ilegal dan 10.257 hektare pertambangan ilegal.
“Kita akan buktikan bahwa kita ingin mengamankan dan menyelamatkan uang rakyat, berapa puluh kali lagi akan kita buktikan. Kita tidak akan berhenti, kita tidak akan gentar, kita maju terus membela bangsa dan negara, terima kasih, selamat berjuang,” pungkasnya.
