Refocusing Anggaran Jadi Jurus Hemat Negara, Pemerintah Bidik Efisiensi Hingga Rp130,2 Triliun

HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat menggenjot efisiensi belanja negara melalui kebijakan refocusing anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang diproyeksikan mampu menghemat hingga Rp130,2 triliun.

Kebijakan tersebut dijalankan atas arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya adaptasi terhadap dinamika global yang kian kompleks.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tengah melakukan perubahan mendasar dalam pola pengeluaran negara.

“Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengeluaran keuangan negara melalui prioritasasi dan refocusing belanja kementerian dan lembaga,” ujar Airlangga, dikutip Holopis.com, Selasa (31/3/2026).

Ia menjelaskan, refocusing dilakukan dengan mengalihkan anggaran dari pos-pos yang dinilai kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non-operasional, hingga kegiatan seremonial.

Langkah ini diarahkan untuk memperbesar porsi belanja produktif yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, termasuk untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.

Selain pengalihan anggaran, pemerintah juga mempercepat realisasi belanja serta melakukan penajaman program agar penggunaan anggaran menjadi lebih optimal dan tepat sasaran.

“Pemerintah juga terus mendorong percepatan belanja kementerian dan lembaga serta penajaman belanja melalui optimalisasi anggaran,” kata Airlangga.

Dari sisi angka, potensi efisiensi yang dihasilkan terbilang signifikan. Pemerintah memperkirakan penghematan berada pada kisaran Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

“Potensi prioritasasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun,” ungkapnya.

Sekadar informasi, kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi budaya kerja nasional yang lebih luas, termasuk penerapan sistem kerja fleksibel seperti work from home (WFH).

Skema ini dinilai mampu menekan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya dari sisi kompensasi bahan bakar minyak (BBM), dengan potensi efisiensi mencapai Rp6,2 triliun.