HOLOPIS.COM, JAKARTA – Pemerintah mulai mengunci arah kebijakan energi jangka panjang dengan menargetkan keputusan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2027.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan energi nasional di tengah tekanan global, termasuk lonjakan harga energi akibat konflik geopolitik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pengembangan nuklir bukan sekadar wacana, melainkan opsi strategis yang kini semakin matang dari berbagai aspek.
“Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap,” ujar Airlangga dalam keterangan tertulis, dkutip Holopis.com, Rabu (22/4/2026).
Menurutnya, energi nuklir diposisikan sebagai sumber baseload yang stabil dan rendah emisi, untuk menopang kebutuhan listrik nasional yang terus meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil.
Lebih jauh, pemerintah telah menyiapkan fondasi pengembangan PLTN secara komprehensif, mulai dari regulasi, kesiapan teknologi, hingga kerja sama internasional.
Salah satu pendekatan yang didorong adalah penggunaan teknologi small modular reactor (SMR) yang dinilai lebih fleksibel dan efisien untuk tahap awal implementasi.
Indonesia juga dinilai memiliki modal kuat dari sisi sumber daya. Cadangan uranium dan thorium yang tersebar di wilayah seperti Bangka Belitung dan Kalimantan Barat menjadi potensi strategis untuk mendukung kemandirian energi berbasis nuklir.
“Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040,” paparnya.
Namun, Airlangga mengingatkan bahwa percepatan realisasi proyek ini sangat bergantung pada kesiapan eksekusi di lapangan. Hal itu mencakup peran operator, kesiapan sumber daya manusia, hingga transfer teknologi yang berkelanjutan.
Selain itu, pengembangan PLTN juga diarahkan untuk mendukung kebutuhan sektor industri masa depan yang haus energi bersih dalam skala besar, seperti smelter dan pusat data (data center).
Dalam konteks tersebut, penguatan infrastruktur kelistrikan nasional, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi krusial.
Di sisi lain, pemerintah tetap menjaga keseimbangan dengan mempercepat pengembangan energi terbarukan lainnya, terutama tenaga surya.
Program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta penguatan industri panel surya dalam negeri menjadi bagian dari strategi paralel menuju transisi energi.
“Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir,” pungkas Airlangga.
